JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak boleh berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif. Informasi mengenai program dan layanan pemerintah harus benar-benar dapat diakses, dipahami, serta dimanfaatkan masyarakat, terutama pekerja, pencari kerja, dan kelompok yang membutuhkan layanan ketenagakerjaan.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Cris, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah tidak cukup hanya menyediakan dokumen atau memublikasikan program, tetapi juga perlu memastikan informasi tersebut mudah ditemukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administratif atau pemenuhan daftar informasi publik. Bagian terpenting adalah akses informasi yang luas untuk masyarakat ikut berpartisipasi dan merasakan manfaat dari kebijakan ketenagakerjaan,” ucap Cris.
Ia menjelaskan, keterbukaan informasi memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui informasi yang tersedia secara jelas, masyarakat dapat mengetahui berbagai program, memahami persyaratan layanan, serta memperoleh gambaran mengenai bentuk pelindungan ketenagakerjaan yang disediakan pemerintah.
Cris menilai kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat dan akurat semakin penting di tengah perkembangan teknologi dan layanan publik berbasis digital.
Bagi pencari kerja, misalnya, informasi mengenai pelatihan vokasi dan pemagangan dapat membantu mereka mengetahui kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan memperoleh pengalaman kerja.
Sementara bagi pekerja, ketersediaan informasi mengenai hak ketenagakerjaan, layanan pengaduan, dan program pelindungan dapat menjadi acuan ketika membutuhkan bantuan atau penjelasan dari pemerintah.
Karena itu, kualitas keterbukaan informasi tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya informasi yang dipublikasikan. Kemudahan akses, kejelasan penyampaian, dan relevansi informasi dengan kebutuhan masyarakat juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Keterbukaan informasi yang berjalan dengan baik diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan program pemerintah sekaligus memberikan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan.
Dalam kesempatan tersebut, Cris turut memaparkan perkembangan sejumlah program ketenagakerjaan sebagai bagian dari penyampaian informasi kepada publik.
Berdasarkan data Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) per 30 Oktober 2026, jumlah pendaftar tercatat mencapai 265.008 orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 157.458 peserta telah menyelesaikan pelatihan, termasuk 1.257 peserta penyandang disabilitas yang tercatat dalam data program.
Sementara itu, tingkat penempatan kerja lulusan atau graduate placement rate mencapai 40,12 persen. Namun, angka tersebut belum mencakup seluruh lulusan baru sehingga masih perlu dilihat sesuai cakupan data dan periode pengukurannya.
Capaian tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan program pelatihan vokasi yang diselenggarakan pemerintah. Di sisi lain, informasi mengenai jumlah peserta dan penempatan kerja juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat keterkaitan antara pelatihan dengan kebutuhan dunia kerja.
Melalui penyampaian data secara terbuka, masyarakat dapat mengetahui perkembangan program, sedangkan pemerintah memiliki dasar untuk menjelaskan hasil pelaksanaan kebijakan kepada publik.
Selain Pelatihan Vokasi Nasional, Cris juga menyampaikan perkembangan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub.
Berdasarkan data per 26 Oktober 2026, sebanyak 87.122 peserta telah ditetapkan mengikuti program tersebut. Dari jumlah itu, 81.530 orang tercatat sebagai peserta aktif.
Program MagangHub juga melibatkan 7.701 penyelenggara serta 31.367 mentor yang mendukung pelaksanaan kegiatan pemagangan.
Data tersebut menunjukkan skala penyelenggaraan program pemagangan yang melibatkan berbagai pihak. Informasi mengenai jumlah peserta, penyelenggara, dan mentor menjadi bagian dari transparansi pelaksanaan program pemerintah.
Bagi masyarakat, keterbukaan data tersebut dapat membantu memahami perkembangan MagangHub. Sementara bagi pemangku kepentingan, informasi itu dapat menjadi salah satu bahan untuk menilai pelaksanaan program dan mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan perhatian.
Meski demikian, jumlah peserta aktif maupun peserta yang telah ditetapkan perlu dibedakan agar tidak menimbulkan kesan bahwa seluruh peserta yang ditetapkan masih mengikuti kegiatan pemagangan.
Kemnaker juga terus memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik hingga ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di berbagai daerah.
Langkah tersebut dilakukan melalui pembinaan, bimbingan teknis, kunjungan atau visitasi langsung, serta monitoring dan evaluasi internal.
Penguatan pelayanan informasi di tingkat UPT menjadi penting karena masyarakat tidak hanya berinteraksi dengan kantor pusat kementerian, tetapi juga dengan unit layanan pemerintah di daerah.
Melalui pembinaan yang berkelanjutan, Kemnaker berupaya memastikan standar pelayanan informasi publik dapat diterapkan secara merata.
Selain menyediakan informasi mengenai program dan layanan, Kemnaker juga menindaklanjuti permohonan informasi serta pengaduan masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas instansi.
Penanganan permohonan informasi dan pengaduan tersebut menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk berkomunikasi dengan pemerintah, termasuk ketika membutuhkan penjelasan mengenai layanan ketenagakerjaan.
Cris menegaskan, tujuan akhir keterbukaan informasi adalah memastikan masyarakat tidak sekadar mengetahui keberadaan program pemerintah, tetapi juga mampu memahami dan memanfaatkannya sesuai kebutuhan.
“Kami ingin memastikan kehadiran pemerintah melalui berbagai program ketenagakerjaan dapat diketahui, dipahami, diakses, dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas,” pungkasnya.
Dengan pendekatan tersebut, keterbukaan informasi publik di lingkungan Kemnaker diharapkan tidak hanya menjadi ukuran kepatuhan administratif, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan memperluas akses masyarakat terhadap program ketenagakerjaan.
Sumber: Biro Humas Kemnaker
