JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi berbagai capaian Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) periode 2023–2026 dalam memperkuat dialog sosial dan mendukung perumusan kebijakan ketenagakerjaan nasional.
Ia berharap kepengurusan LKS Tripnas periode berikutnya dapat melanjutkan capaian yang telah dibangun sekaligus meningkatkan peran dalam mengawal agenda strategis ketenagakerjaan melalui komunikasi antara pemerintah, pekerja atau buruh, dan pengusaha.
Apresiasi tersebut disampaikan Yassierli dalam acara Apresiasi LKS Tripartit Nasional periode 2023–2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Yassierli, keberadaan LKS Tripnas memiliki peran penting dalam mempertemukan berbagai kepentingan di sektor ketenagakerjaan. Melalui forum tripartit, pemerintah, perwakilan pekerja atau buruh, serta pengusaha dapat menyampaikan pandangan dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan dunia kerja.
Selama periode 2023–2026, LKS Tripnas mencatat sejumlah perkembangan kelembagaan yang dinilai mendukung pelaksanaan fungsi konsultasi dan komunikasi tripartit.
Salah satu capaian tersebut adalah restrukturisasi Badan Pekerja. Sebelumnya, struktur organisasi hanya memiliki satu badan pekerja, kemudian dikembangkan menjadi tiga bidang, yakni Bidang Tata Kelola, Bidang Regulasi, dan Bidang Produktivitas.
Perubahan struktur tersebut diarahkan untuk memperkuat pembagian tugas sekaligus meningkatkan efektivitas pembahasan berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Melalui struktur kelembagaan yang diperkuat, LKS Tripnas berhasil menghasilkan 41 Pokok Pikiran serta merumuskan 20 Rekomendasi Strategis yang disepakati dalam Sidang Pleno.
Capaian tersebut menjadi bagian dari kontribusi LKS Tripnas dalam memberikan masukan terhadap berbagai persoalan dan arah kebijakan ketenagakerjaan.
Pokok-pokok pikiran dan rekomendasi strategis tersebut juga mencerminkan pentingnya keterlibatan berbagai unsur dalam proses penyusunan kebijakan. Sebab, persoalan ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pekerja, tetapi juga menyangkut keberlangsungan usaha dan kebijakan pemerintah.
Dalam hubungan industrial, dialog antara ketiga unsur tersebut diperlukan untuk membangun pemahaman bersama ketika menghadapi perbedaan kepentingan.
Melalui pembahasan yang melibatkan pemerintah, pekerja atau buruh, dan pengusaha, berbagai masukan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dunia kerja.
Selain menghasilkan pokok pikiran dan rekomendasi, LKS Tripartit juga menyelenggarakan Pelatihan Sertifikasi Ahli Produktivitas bagi para pekerja.
Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kompetensi, daya saing, serta efisiensi tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi tantangan pasar global.
Peningkatan produktivitas menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan ketenagakerjaan. Tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai kebutuhan industri diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan dunia usaha dan perkembangan teknologi.
Salah satu agenda penting yang membutuhkan keterlibatan LKS Tripnas periode berikutnya adalah rencana revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Revisi regulasi tersebut ditargetkan mulai dibahas pada 2027. Yassierli menyebut Komisi IX DPR RI telah menunjukkan komitmen untuk melakukan pembaruan aturan keselamatan kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia kerja.
“Kita juga akan menghadirkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3 pada tahun depan. Insyaallah, ini akan menjadi revisi kita bersama,” ujar Yassierli.
Menurutnya, proses penyempurnaan regulasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) membutuhkan keterlibatan seluruh unsur tripartit.
Pemerintah, pekerja atau buruh, dan pengusaha perlu memberikan masukan agar aturan yang disusun dapat mempertimbangkan berbagai perspektif, termasuk kebutuhan pelindungan keselamatan pekerja di lingkungan kerja.
Keterlibatan pekerja menjadi penting karena mereka merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan berbagai potensi risiko selama menjalankan pekerjaan. Sementara itu, pengusaha memiliki tanggung jawab dalam penerapan standar keselamatan di tempat kerja, dan pemerintah menjalankan fungsi pengaturan serta pengawasan.
Dengan dialog tripartit, proses pembahasan revisi diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan pelindungan pekerja sekaligus memperhatikan perkembangan proses produksi, teknologi, dan kondisi dunia usaha.
Selain revisi UU K3, agenda strategis lainnya adalah penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Yassierli meminta anggota LKS Tripnas yang memperoleh penugasan untuk berperan aktif memberikan masukan dalam proses penyusunan peraturan tersebut.
Keterlibatan LKS Tripnas dinilai penting agar substansi aturan pelaksanaan dapat mempertimbangkan kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan dalam hubungan ketenagakerjaan.
Sebagai forum komunikasi dan konsultasi tripartit, LKS Tripnas memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan mengenai penerapan kebijakan, termasuk aspek pelindungan pekerja, hubungan industrial, serta kepentingan keberlangsungan usaha.
Penyusunan aturan pelaksanaan juga menjadi tahapan penting agar ketentuan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat diterjemahkan ke dalam mekanisme yang lebih operasional.
Karena itu, masukan dari unsur pemerintah, pekerja atau buruh, dan pengusaha diharapkan dapat membantu memastikan regulasi yang disusun dapat diterapkan secara efektif.
Yassierli berharap LKS Tripnas periode berikutnya mampu mempertahankan sekaligus meningkatkan berbagai capaian kelembagaan yang telah dibangun selama periode 2023–2026.
Menurutnya, keberlanjutan dialog antara pemerintah, pekerja atau buruh, dan pengusaha menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan.
Forum tripartit diharapkan tidak hanya menjadi tempat menyampaikan aspirasi, tetapi juga ruang untuk membangun kesepahaman dan merumuskan masukan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
Dengan demikian, berbagai agenda strategis seperti revisi UU K3 dan penyusunan peraturan pelaksanaan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat dikawal melalui komunikasi yang melibatkan seluruh unsur terkait.
Capaian LKS Tripnas selama periode 2023–2026 diharapkan menjadi landasan bagi kepengurusan berikutnya untuk memperkuat dialog sosial, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta mendukung terciptanya hubungan industrial yang lebih baik di Indonesia.
Source : Biro Humas Kemnaker
