CIKARANG – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mendatangi PT Indonesia Epson Industry (IEI) di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/11/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan manajemen perusahaan terkait sejumlah persoalan hubungan industrial yang diadukan pekerja.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) atas laporan Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (FSPGI). Sebelumnya, pada 29 Oktober 2026, Afriansyah telah menerima audiensi perwakilan FSPGI di Kantor Kemnaker, Jakarta.
Aduan tersebut juga telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan melalui penerbitan Nota Pemeriksaan I kepada PT Indonesia Epson Industry.
Dalam kunjungan tersebut, Afriansyah didampingi Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Ismail Pakaya serta Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Indah Anggoro Putri.
Turut hadir Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Ida Farida dan jajaran Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri.
Afriansyah menjelaskan, pemerintah ingin mendapatkan keterangan langsung dari manajemen perusahaan sekaligus mendengarkan aspirasi para pekerja. Sejumlah persoalan yang menjadi pembahasan meliputi status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), upah yang belum dibayarkan, serta dugaan penerapan prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai ketentuan.
Selain itu, terdapat pula aduan mengenai dugaan pelecehan seksual dan praktik staycation dalam proses rekrutmen maupun perpanjangan kontrak kerja.
“Kami hadir untuk mendengarkan aspirasi pekerja sekaligus meminta penjelasan dari pihak perusahaan. Pemerintah ingin memastikan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara objektif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan keterangan,” ujar Afriansyah.
Menurutnya, setiap persoalan hubungan industrial harus ditangani secara objektif dengan memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan penjelasan.
Sebagai langkah lanjutan, Kemnaker berencana mengundang manajemen PT Indonesia Epson Industry dan perwakilan pekerja untuk mengikuti pertemuan bersama di kantor Kemnaker.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang dialog bagi kedua pihak untuk membahas berbagai persoalan yang diadukan sekaligus mencari penyelesaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Afriansyah juga meminta perusahaan memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi, termasuk kepesertaan dalam program jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Selain itu, perusahaan diminta menghormati kebebasan berserikat dan menjalankan prosedur PHK sesuai ketentuan yang berlaku.
“Saya meminta perusahaan memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi, mulai dari jaminan sosial, kebebasan berserikat, hingga pelaksanaan prosedur PHK sesuai ketentuan. Hubungan industrial yang sehat harus dibangun dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak,” katanya.
Afriansyah menegaskan, terciptanya iklim investasi yang kondusif harus berjalan beriringan dengan pelindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja.
Karena itu, setiap persoalan ketenagakerjaan perlu ditangani dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Pemerintah berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif. Hal ini harus berjalan seiring dengan pelindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja,” ujar Afriansyah.
Source : Biro Humas Kemnaker
