Banner Go Green  
BERITA

Menaker Apresiasi Penetapan UMP dan UMSP 2027, Dorong Dialog Sosial untuk UMK dan UMSK

Alink Iskandar
0
×

Menaker Apresiasi Penetapan UMP dan UMSP 2027, Dorong Dialog Sosial untuk UMK dan UMSK

Sebarkan artikel ini
IMG 9724

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi para gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah yang telah menyelesaikan pembahasan dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027.

Apresiasi tersebut juga disampaikan kepada seluruh unsur yang terlibat dalam proses penetapan upah, mulai dari pemerintah, serikat pekerja atau buruh, pengusaha, hingga kalangan akademisi.

Yassierli mengatakan, penetapan upah minimum merupakan langkah penting pemerintah dalam menjamin penghidupan yang layak bagi pekerja. Di sisi lain, kebijakan pengupahan juga harus memperhatikan keberlangsungan usaha, produktivitas, dan iklim investasi.

“Saya memahami bahwa perumusannya bukanlah hal sederhana karena harus menimbang beragam kepentingan, aspirasi, serta kondisi sosial ekonomi secara cermat. Oleh karena itu, kami sangat menghargai dialog konstruktif, kajian matang, dan tanggung jawab penuh yang telah ditunjukkan seluruh pihak,” ujar Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Setelah penetapan upah minimum di tingkat provinsi rampung, tahapan berikutnya adalah pembahasan dan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2027.

BACA JUGA :  MagangHub Batch 3B Dibuka, Pendaftaran Mitra hingga 26 November

Menaker berharap seluruh pemangku kepentingan di daerah dapat menjaga komunikasi dan memperkuat dialog sosial yang terbuka, konstruktif, serta berorientasi pada kepentingan bersama.

Ia juga meminta Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota bersama bupati dan wali kota menjalankan perannya secara optimal dengan mengutamakan musyawarah dan objektivitas dalam proses perumusan upah.

Menurut Yassierli, penetapan UMK dan UMSK perlu mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain kondisi perekonomian nasional dan karakteristik ekonomi masing-masing daerah, kemampuan serta keberlanjutan dunia usaha, tingkat produktivitas, inflasi, hingga kebutuhan hidup pekerja.

“Kebijakan pengupahan harus bisa menjaga keseimbangan antara perlindungan serta peningkatan kesejahteraan pekerja dengan kelangsungan bisnis dan penciptaan lapangan kerja. Kita tidak ingin aturan ini justru menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha ataupun mengurangi daya beli pekerja untuk meraih kehidupan yang lebih layak,” jelasnya.

Yassierli menegaskan, dialog sosial harus menjadi landasan utama dalam setiap tahapan penetapan upah minimum. Perbedaan pandangan antara unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha, menurutnya, perlu dikelola sebagai ruang untuk mencari kesepahaman, bukan menjadi sumber pertentangan.

BACA JUGA :  MagangHub Batch 3A Dimulai, 55.364 Peserta Jalani Pemagangan Selama Enam Bulan

Melalui dialog tersebut, setiap pihak diharapkan dapat menyampaikan aspirasi dan pertimbangannya sehingga kesepakatan yang dihasilkan dapat diterima serta dilaksanakan bersama.

Selain dialog sosial, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga dinilai penting. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan pengupahan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sekaligus tetap memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi.

“Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari besaran kenaikan upah, tetapi juga kemampuannya meningkatkan kesejahteraan pekerja, menjaga keberlangsungan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.

Menaker mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan pembahasan UMK dan UMSK 2027 sebagai momentum untuk memperkuat hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“Kesejahteraan buruh harus terus diperjuangkan, dunia usaha harus tetap tumbuh, dan kesempatan kerja harus semakin terbuka,” pungkasnya.

Source : Biro Humas Kemnaker