JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) di industri penyelenggaraan acara atau event harus didukung standar kompetensi, pelatihan, dan sertifikasi yang terukur. Selain keterampilan profesional, penerapan budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta pelindungan tenaga kerja juga menjadi perhatian penting.
Hal tersebut disampaikan Afriansyah saat menjadi pembicara utama dalam Indonesia Event Management Summit (IVES) 2026 bertajuk “Membangun SDM Event yang Kompeten, Profesional, dan Berdaya Saing” di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Afriansyah, industri event merupakan sektor yang melibatkan tenaga kerja dari berbagai bidang keahlian. Cakupannya mulai dari produksi, pengelolaan tempat acara atau venue, MICE, audio visual, logistik, keamanan, hospitality, hingga industri kreatif.
Karakteristik industri tersebut juga membuat pola hubungan kerja menjadi beragam. Selain pekerja tetap dan kontrak, banyak kegiatan penyelenggaraan acara melibatkan pekerja lepas yang direkrut sesuai kebutuhan proyek.
Karena itu, pengembangan kompetensi tenaga kerja industri event membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga pelatihan, dan pihak terkait lainnya. Acuannya adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kegiatan Acara sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 120 Tahun 2024.
“Prinsip tata kelola pengembangan SDM event dipimpin oleh kebutuhan industri, difasilitasi pemerintah, dilaksanakan bersama, dan diukur dari hasil kerja,” kata Afriansyah.
Ia menilai peningkatan keterampilan teknis saja tidak cukup untuk menjawab kompleksitas industri event saat ini. Tenaga kerja juga perlu memahami prosedur keselamatan, mampu bekerja secara profesional, serta memperoleh kepastian dan pelindungan dalam hubungan kerja.
Penerapan budaya K3 menjadi perhatian karena kegiatan penyelenggaraan acara melibatkan berbagai pekerjaan yang membutuhkan koordinasi dan pengendalian risiko. Aspek keselamatan perlu diperhatikan oleh seluruh pihak yang terlibat, termasuk pekerja yang direkrut melalui vendor maupun tenaga kerja lepas.
Afriansyah menegaskan bahwa pelindungan tenaga kerja harus mencakup seluruh rantai industri event. Dengan demikian, pekerja tidak hanya dituntut memiliki kompetensi sesuai bidangnya, tetapi juga harus mendapatkan kejelasan hubungan kerja dan jaminan keselamatan selama menjalankan tugas.
Pendekatan tersebut, menurutnya, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang menempatkan pelatihan kerja sebagai upaya membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi tenaga kerja.
Penguatan kompetensi juga didukung melalui Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas) dan sertifikasi kompetensi kerja melalui lembaga sertifikasi profesi yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Selain kompetensi dan K3, Wamenaker mengajak pelaku industri menerapkan lima pilar kualitas kerja. Kelima pilar tersebut meliputi keselamatan, profesionalisme, kejelasan kerja, produktivitas yang didukung praktik ramah lingkungan dan pemanfaatan teknologi digital, serta inklusivitas.
Aspek inklusivitas tersebut mencakup keterlibatan perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, dan pekerja rentan agar memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam industri event.
“Event yang berdaya saing dibangun oleh manusia yang kompeten, bekerja profesional, dan memperoleh pelindungan,” ujarnya.
Melalui penguatan kompetensi, sertifikasi, dan penerapan budaya K3, pengembangan SDM industri event diharapkan dapat berjalan seiring dengan kebutuhan industri. Upaya tersebut juga diarahkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, profesional, inklusif, dan memberikan pelindungan bagi seluruh tenaga kerja.
Source : Biro Humas Kemnaker












