Banner Go Green  
BERITA

Menaker Sampaikan Pedoman Penghitungan Upah Minimum 2027 kepada Gubernur

Alink Iskandar
12
×

Menaker Sampaikan Pedoman Penghitungan Upah Minimum 2027 kepada Gubernur

Sebarkan artikel ini
IMG 9656

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pedoman penghitungan upah minimum tahun 2027 kepada seluruh gubernur di Indonesia. Pedoman tersebut menjadi acuan dalam proses penetapan upah minimum dengan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

Pedoman itu disampaikan melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Penyampaian surat tersebut merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur sejumlah ketentuan terkait pengupahan.

Yassierli mengatakan, penetapan upah minimum tidak dapat hanya didasarkan pada satu indikator. Pemerintah daerah perlu memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, serta situasi ketenagakerjaan agar kebijakan pengupahan dapat mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha.

“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” kata Yassierli melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, bagi provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memiliki Upah Minimum tahun 2026, penghitungan upah minimum 2027 dilakukan menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α). Hasil penghitungan kemudian digunakan untuk menentukan penyesuaian terhadap upah minimum tahun berjalan. Adapun nilai alfa ditetapkan dalam rentang 0,50 hingga 1.

BACA JUGA :  Kemnaker Perluas Kuota Pelatihan Vokasi bagi Penyandang Disabilitas

“Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan,” jelasnya.

Menurut Yassierli, penentuan nilai alfa dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP), serta Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk penghitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Dengan demikian, Dewan Pengupahan memiliki peran dalam memberikan pertimbangan berdasarkan kondisi dan karakteristik perekonomian serta ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

Selain formula penyesuaian, pemerintah juga menggunakan data KHL tahun 2026 sebagai dasar penghitungan upah minimum 2027. Data tersebut terdiri atas KHL provinsi untuk penghitungan UMP dan KHL kabupaten/kota untuk penghitungan UMK.

Data KHL tahun 2026 bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dihitung menggunakan metodologi akademis.

“Penggunaan data KHL diperlukan untuk memastikan bahwa upah minimum benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil pekerja/buruh dan keluarganya dalam memenuhi kehidupan yang layak. Sehingga data tersebut menjadi salah satu dasar yang perlu diperhatikan dalam proses penetapan upah minimum tahun 2027,” ujarnya.

Dalam pedoman tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga dapat menetapkan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan.

BACA JUGA :  Kemnaker Raih Dua Penghargaan pada Anugerah Media Humas 2026

Khusus upah minimum sektoral, penetapannya dilakukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang dapat ditetapkan sebagai sektor unggulan harus memiliki keahlian, karakteristik, dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya dan/atau tuntutan pekerjaan yang lebih berat maupun membutuhkan spesialisasi tertentu.

Besaran UMSP harus lebih tinggi dibandingkan UMP. Begitu pula UMSK yang ditetapkan harus lebih tinggi daripada UMK.

Yassierli juga mengingatkan seluruh gubernur agar memperhatikan batas waktu penetapan upah minimum tahun 2027. Berdasarkan pedoman yang disampaikan, UMP ditetapkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat 25 November 2026.

Sementara itu, penetapan UMSP dilakukan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP. Adapun UMSK ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.

“Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan,” kata Yassierli.

Upah minimum tahun 2027, meliputi UMP, UMSP, UMK, dan UMSK, mulai berlaku pada 1 Januari 2027 setelah ditetapkan oleh gubernur.

Adapun pengupahan pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja/buruh. Namun, kesepakatan tersebut tetap harus memenuhi ketentuan batas minimum, yakni paling rendah 50 persen dari upah minimum yang berlaku.

Source : Biro Humas Kemnaker