JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon. Dengan demikian, informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana tersebut kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dinyatakan tidak benar.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa Kemnaker tidak pernah menyampaikan Danantara akan menjadi pengelola Dana Cadangan Pesangon. Kemnaker juga tidak pernah menyatakan dirinya akan bertindak sebagai lembaga pengelola dana tersebut.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Putri melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (14/11/2026).
Putri menjelaskan, ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih membutuhkan peraturan pelaksanaan.
Artinya, sejumlah aspek teknis terkait penerapan kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final, termasuk mekanisme pengelolaan dan penunjukan lembaga yang bertanggung jawab.
Menurut Putri, penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan.
Proses tersebut dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan mempertimbangkan berbagai kepentingan, baik dari kalangan pengusaha, pekerja atau buruh, maupun pihak terkait lainnya.
“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelasnya.
Ia menambahkan, peraturan pelaksanaan nantinya diharapkan mengatur sejumlah hal mendasar. Di antaranya mekanisme pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawaban.
Dengan demikian, penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai calon pengelola dana tersebut belum memiliki dasar penetapan resmi dari pemerintah.
“Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah,” terangnya.
Kemnaker mengimbau masyarakat, khususnya pengusaha dan pekerja atau buruh, agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
Masyarakat diminta mengacu pada informasi dan penjelasan resmi pemerintah untuk mengikuti perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon.
Putri menegaskan, setiap perkembangan terkait kebijakan tersebut akan disampaikan secara resmi setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” pungkasnya.
Source : Biro Humas Kemnaker
