Banner Go Green  
BERITA

Wamenaker: Pelindungan Pekerja Dimulai Sejak Mencari Kerja

2
×

Wamenaker: Pelindungan Pekerja Dimulai Sejak Mencari Kerja

Sebarkan artikel ini
IMG 9583

JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa pelindungan ketenagakerjaan harus diberikan secara menyeluruh, mulai dari proses mencari pekerjaan, selama menjalani hubungan kerja, hingga setelah masa kerja berakhir.

Prinsip tersebut menjadi salah satu landasan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi ini menempatkan pelindungan pekerja sebagai bagian dari seluruh tahapan dalam dunia kerja.

“Pelindungan tidak baru dimulai ketika seseorang telah menjadi pekerja, tetapi harus dimulai sejak seseorang mencari pekerjaan,” ujar Afriansyah saat memberikan sambutan pada Sosialisasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan bersama jajaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Afriansyah menjelaskan, pada tahap sebelum bekerja, pemerintah mewajibkan penyediaan informasi dan pelaporan lowongan kerja. Ketentuan ini ditujukan untuk mencegah praktik percaloan, penipuan, hingga penyebaran informasi lowongan kerja fiktif.

Selain itu, proses penempatan tenaga kerja harus dilaksanakan secara adil, objektif, transparan, dan bebas dari diskriminasi.

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta masyarakat di daerah tertinggal agar memperoleh kesempatan yang setara dalam memasuki dunia kerja.

BACA JUGA :  Hadapi Disrupsi AI dan Otomasi, Kemnaker Siapkan Tiga Prioritas Ketenagakerjaan

Tidak hanya mengatur proses rekrutmen, regulasi tersebut juga mencakup penyelenggaraan program pemagangan. Pengaturan ini meliputi kejelasan status peserta, durasi maksimal enam bulan, pemberian uang saku, penerbitan sertifikat, pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kepesertaan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Afriansyah menegaskan, perusahaan harus memastikan pemagangan benar-benar menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan kompetensi, bukan dimanfaatkan untuk menggantikan tenaga kerja.

“Perusahaan harus memastikan pemagangan menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan kompetensi, bukan justru dimanfaatkan untuk menggantikan tenaga kerja,” katanya.

Memasuki tahap hubungan kerja, perhatian pemerintah diarahkan pada kepastian status pekerjaan, pemenuhan hak, serta kesejahteraan tenaga kerja.

Afriansyah juga mengingatkan bahwa penerapan K3 merupakan hak fundamental setiap pekerja. Karena itu, aspek keselamatan dan kesehatan kerja tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban administratif perusahaan.

“Keselamatan dan kesehatan pekerja harus menjadi prioritas dalam setiap aktivitas usaha. Karena itu, perusahaan wajib menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat,” ujarnya.

Sementara itu, ketika hubungan kerja berakhir, pelindungan negara tetap diberikan melalui pemenuhan hak tenaga kerja, termasuk ganti kerugian dan akses terhadap jaminan sosial.

BACA JUGA :  Kemnaker Siap Fasilitasi Pelatihan Vokasi bagi Nelayan Banyuwangi, Fokus Perawatan Mesin Kapal

Pelaksanaan ketentuan tersebut didukung pengawasan ketenagakerjaan yang profesional serta penegakan hukum secara tegas, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa UU Nomor 27 Tahun 2026 menggantikan klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Meski demikian, sejumlah kebijakan yang dinilai efektif tetap dipertahankan dalam regulasi baru tersebut. Di antaranya pemberian uang kompensasi sebesar satu bulan upah bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ketika masa kontrak berakhir, serta keberlanjutan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Undang-undang ini mengatur pelindungan secara menyeluruh, mulai dari sebelum bekerja, saat bekerja, hingga setelah selesai bekerja, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha,” jelas Indah.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya pelindungan tenaga kerja secara menyeluruh, mulai dari akses memperoleh pekerjaan hingga pemenuhan hak setelah hubungan kerja berakhir. Di sisi lain, pelaksanaan aturan juga diarahkan agar tetap memperhatikan keberlangsungan kegiatan usaha.

Source : Medicenterriau