JAKARTA – Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), otomasi, dan dinamika ekonomi global mulai mengubah kebutuhan industri serta pola kerja di berbagai sektor. Menghadapi perubahan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan tiga prioritas utama untuk memperkuat ketahanan dunia kerja, yakni peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), produktivitas perusahaan, dan pelindungan pekerja.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, transformasi teknologi menuntut perusahaan dan tenaga kerja untuk terus beradaptasi. Penguasaan keterampilan yang relevan menjadi faktor penting agar pekerja mampu mengikuti perkembangan kebutuhan industri sekaligus menjaga daya saing perusahaan.
Hal tersebut disampaikan Yassierli dalam pertemuan ekosistem mitra dan pemasok (supplier) Huawei Indonesia di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, pemanfaatan AI dan otomasi akan membawa perubahan pada berbagai lini bisnis, mulai dari proses produksi, pekerjaan administratif, hingga aktivitas perkantoran. Karena itu, penerapan teknologi perlu diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja agar perubahan tersebut tidak memperlebar kesenjangan kompetensi di pasar kerja.
Prioritas pertama yang disiapkan Kemnaker adalah meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
Upaya tersebut dilakukan melalui Program Pemagangan Nasional dan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN). Kedua program ini diarahkan untuk menjembatani kebutuhan dunia usaha dengan kompetensi pencari kerja melalui pembelajaran dan pengalaman praktik langsung di lingkungan industri.
Yassierli menekankan bahwa keterlibatan perusahaan dalam penyusunan kurikulum pelatihan menjadi hal penting. Dengan keterlibatan tersebut, materi pelatihan diharapkan tidak hanya berorientasi pada teori, tetapi juga sesuai dengan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan di tempat kerja.
“Pelatihan vokasi harus sesuai dengan kebutuhan industri agar lulusannya benar-benar siap memasuki dunia kerja,” kata Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker.
Kemnaker juga mendorong perluasan akses pelatihan dan kesempatan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan kurikulum dan penyediaan fasilitas pelatihan yang adaptif agar kelompok disabilitas memiliki kesempatan meningkatkan keterampilan serta memasuki pasar kerja.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pekerjaan.
Prioritas kedua adalah meningkatkan produktivitas. Menurut Yassierli, kesiapan tenaga kerja menghadapi transformasi industri harus berjalan beriringan dengan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya dan memperbaiki proses bisnis.
Peningkatan produktivitas tidak cukup hanya mengandalkan keterampilan individu pekerja. Perusahaan juga perlu memperhatikan efektivitas sistem kerja, kualitas produk, serta kebijakan internal yang mendukung proses produksi.
Untuk mendukung upaya tersebut, Kemnaker menjalin kerja sama dengan Asian Productivity Organization (APO). Kolaborasi ini antara lain diarahkan pada pengembangan tenaga ahli produktivitas dan pendampingan perusahaan.
Pendampingan tersebut mencakup perbaikan proses bisnis, pengembangan produk, hingga penyempurnaan kebijakan internal perusahaan. Dengan demikian, peningkatan produktivitas diharapkan tidak hanya berdampak pada hasil kerja individu, tetapi juga pada kinerja organisasi secara keseluruhan.
“Produktivitas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pekerja, tetapi juga oleh sistem proses bisnis dan kualitas produk yang dihasilkan,” tuturnya.
Melalui pendekatan tersebut, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi sekaligus mempertahankan kualitas produk dan layanan di tengah persaingan industri yang semakin dinamis.
Prioritas ketiga adalah memastikan peningkatan produktivitas dan daya saing industri tetap berjalan seiring dengan pelindungan hak-hak pekerja.
Kemnaker mendorong penguatan pelindungan melalui pembaruan regulasi ketenagakerjaan, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta penguatan pengawasan ketenagakerjaan.
Dalam agenda pembaruan regulasi, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026. Regulasi tersebut menjadi landasan baru dalam pengaturan ketenagakerjaan dan mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pembaruan aturan tersebut diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum dan pelindungan tenaga kerja, sekaligus menyesuaikan pengaturan ketenagakerjaan dengan perkembangan dunia usaha serta kebutuhan hukum masyarakat.
Selain regulasi, Kemnaker juga mendorong penguatan hubungan industrial melalui Kerangka Maturitas Hubungan Industrial atau Industrial Relations Maturity Framework.
Kerangka tersebut diarahkan untuk membangun kemitraan transformatif antara perusahaan dan pekerja melalui dialog sosial yang konstruktif. Hubungan industrial yang sehat diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif sekaligus mendukung keberlanjutan usaha.
Penguatan K3 dan pengawasan ketenagakerjaan juga menjadi bagian penting agar penerapan teknologi dan peningkatan produktivitas tidak mengabaikan keselamatan maupun hak pekerja.
Menutup arahannya, Yassierli mengapresiasi langkah Huawei Indonesia dalam membangun ekosistem bersama mitra dan pemasoknya.
Ia berharap pola kolaborasi tersebut dapat diperluas oleh pelaku industri lainnya. Keterlibatan dunia usaha dinilai penting untuk memastikan pengembangan kompetensi tenaga kerja, peningkatan produktivitas, dan pelindungan pekerja berjalan secara beriringan.
Tantangan dunia kerja ke depan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengadopsi teknologi baru, tetapi juga kesiapan manusia dan perusahaan dalam menghadapi perubahan tersebut.
Melalui tiga prioritas itu, Kemnaker mendorong terbentuknya ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan tetap memberikan pelindungan bagi pekerja.
Dengan demikian, transformasi industri diharapkan tidak hanya menghasilkan peningkatan efisiensi dan daya saing perusahaan, tetapi juga membuka ruang bagi tenaga kerja untuk berkembang dan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik.
Source : Biro Humas Kemnaker
