JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menugaskan pengawas ketenagakerjaan untuk mengawal pelaksanaan kesepakatan antara PT Daehyun Bobbin Indonesia dan Rindy Natasya, pekerja harian di perusahaan tersebut yang mengalami kecelakaan kerja di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Kesepakatan antara kedua pihak dicapai pada 3 November 2026 dengan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi dan LSM GBR.
Yassierli meminta pengawas ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk memantau perkembangan sekaligus memastikan seluruh poin kesepakatan dilaksanakan oleh masing-masing pihak.
“Saya menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan kerja yang dialami Saudari Rindy Natasya. Kami berharap yang bersangkutan mendapatkan penanganan dan pemulihan kesehatan secara optimal. Peristiwa ini juga menjadi perhatian kami agar aspek keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan benar-benar dilaksanakan,” ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (7/11/2026).
Pengawalan tersebut dilakukan untuk memastikan hak Rindy sebagai pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemenuhan hak itu mencakup pelindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan serta hak-hak lain yang relevan dengan kondisi pekerja dan status hubungan kerjanya.
Kemnaker juga menekankan pentingnya koordinasi antara pengawas ketenagakerjaan dan pemerintah daerah agar pelaksanaan kesepakatan dapat dipantau secara berkelanjutan.
Yassierli mengingatkan seluruh perusahaan agar tidak mengabaikan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan kerja.
Menurutnya, upaya pencegahan kecelakaan harus menjadi bagian dari budaya kerja perusahaan. Dengan demikian, setiap pekerja dapat menjalankan tugas secara aman, memperoleh pelindungan, serta bekerja dengan bermartabat.
Kasus kecelakaan kerja tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi perusahaan untuk memastikan standar K3 diterapkan secara konsisten, sehingga risiko kecelakaan dapat dicegah dan hak pekerja tetap terlindungi.
Source : Biro Humas Kemnaker
