JAKARTA – Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Masyarakat kini dapat membaca dan mengunduh dokumen lengkap regulasi tersebut melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, keterbukaan dokumen UU ini penting agar pekerja, pencari kerja, maupun pemberi kerja dapat memahami secara langsung ketentuan yang mengatur bidang ketenagakerjaan.
Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi diperlukan agar seluruh pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing serta dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memiliki kepastian hukum.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (9/11/2026).
UU Nomor 27 Tahun 2026 terdiri atas 313 pasal dan 23 bab. Regulasi ini mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari ketentuan umum, landasan, asas dan tujuan, kesempatan serta perlakuan yang sama, hingga perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan.
Pengaturan lainnya meliputi peningkatan produktivitas, pelatihan kerja dan pemagangan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, tenaga kerja sektor informal, serta penggunaan tenaga kerja asing.
UU tersebut juga mengatur hubungan kerja, hubungan pekerjaan tertentu, pelindungan, pengupahan dan kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, hingga dana cadangan pesangon.
Selain itu, terdapat ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, peralihan, dan penutup.
Yassierli menegaskan, pemahaman terhadap regulasi tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja” ujarnya.
Sebelum disahkan menjadi undang-undang, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan telah disetujui bersama oleh DPR RI dan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026.
Presiden Prabowo Subianto kemudian mengesahkan UU Nomor 27 Tahun 2026 pada 28 Oktober 2026. Pada tanggal yang sama, regulasi tersebut diundangkan dan mulai berlaku.
Berdasarkan data JDIH Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), UU Nomor 27 Tahun 2026 mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta mencabut sebagian ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
UU baru ini juga mengamanatkan agar peraturan pelaksanaannya ditetapkan paling lama satu tahun sejak tanggal pengundangan.
Dengan berlakunya regulasi tersebut, masyarakat, khususnya pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja, perlu mempelajari ketentuan di dalamnya agar memahami hak, kewajiban, serta bentuk pelindungan yang diatur.
Dokumen lengkap UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dapat dibaca dan diunduh melalui laman resmi JDIH Kementerian Sekretariat Negara: Klik di Sini
