JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi Gedung DPR/MPR RI, Kamis (12/11/2026), untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Penyerahan surat tersebut berlangsung singkat. Berdasarkan laporan jurnalis BBC News Indonesia, Quinawaty Pasaribu, Gibran tiba di kompleks parlemen sekitar pukul 11.15 WIB dan meninggalkan gedung sekitar pukul 11.36 WIB.
Setelah menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran langsung meninggalkan Gedung DPR/MPR tanpa memberikan keterangan panjang kepada awak media.
Kabar pengunduran diri Gibran sebenarnya telah mencuat sehari sebelumnya. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan informasi tersebut ketika dikonfirmasi BBC News Indonesia.
“Betul,” kata Budi Arie saat ditanya mengenai kabar pengunduran diri putra sulung mantan Presiden Joko Widodo tersebut.
Keputusan mundur itu disebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026), bersamaan dengan penyampaian surat pengunduran diri.
Langkah Gibran mundur dari jabatan wakil presiden mengemuka di tengah polemik putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA miliknya.
Dalam amar putusannya, MA memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019. MA juga menyatakan surat keterangan tersebut batal.
Putusan itu kemudian menjadi salah satu dasar yang digunakan sejumlah anggota DPR untuk mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menyampaikan usulan tersebut kepada pimpinan DPR dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pimpinan DPR dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa, membenarkan jumlah anggota yang menandatangani usulan tersebut.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat, ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang, dari delapan fraksi yang ada,” kata Saan.
Usulan HMP tersebut berkaitan dengan persoalan persyaratan Gibran sebagai wakil presiden setelah muncul putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikannya.
Sebelum menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran sempat menyatakan akan menempuh langkah hukum berupa peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA.
Pada Selasa (10/11/2026), Gibran mengatakan akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk membahas langkah hukum tersebut. Ia juga menyebut rencana itu merupakan salah satu saran Presiden Prabowo Subianto.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight (berjuang) di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1,” ujar Gibran.
Namun, pernyataan tersebut kemudian mendapat bantahan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia, Syahganda Nainggolan.
Syahganda membantah bahwa Presiden Prabowo menyarankan Gibran melakukan perlawanan hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ia mendasarkan bantahannya pada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang sebelumnya menyebut putusan MA dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan surat keterangan pendidikan Gibran telah final dan mengikat.
“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril,” kata Syahganda dalam keterangan yang dikirim Rabu (11/11/2026), sebagaimana dilansir ANTARA.
Pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, turut memberikan pandangan mengenai kemungkinan pengajuan gugatan baru terhadap objek sengketa yang sama.
Menurut Titi, prinsip ne bis in idem dapat menjadi persoalan apabila gugatan kembali diajukan terhadap objek perkara yang telah diputus pengadilan.
Ia juga menegaskan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tidak dapat membatalkan atau mengesampingkan putusan kasasi Mahkamah Agung.
“Putusan PTUN tingkat pertama tidak dapat membatalkan atau mengesampingkan putusan kasasi Mahkamah Agung karena MA adalah pengadilan tertinggi dalam lingkungan peradilan tata usaha negara,” papar Titi Anggraini kepada BBC News Indonesia.
Sementara itu, kuasa hukum Gibran, Ade Darmawan, menilai kliennya belum memperoleh kesempatan pembuktian secara langsung dalam proses perkara sebelumnya.
Tim kuasa hukum menyatakan akan membawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan riwayat pendidikan Gibran dalam persidangan lanjutan di PTUN.
“Kita tunggu dong pembuktiannya, biar fair (adil), sebab prinsip hukum itu fair of trial,” ucap Ade kepada BBC News Indonesia.
Penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada MPR pada Kamis (12/11/2026) menjadi perkembangan terbaru setelah rangkaian polemik dokumen pendidikan dan munculnya usulan HMP dari anggota DPR.
Meski demikian, penyerahan surat tersebut perlu dibedakan dari penyelesaian seluruh proses ketatanegaraan. Tindak lanjut pengunduran diri dan status jabatan wakil presiden tetap harus diproses sesuai ketentuan konstitusi dan mekanisme yang berlaku.
Source : BBC News Indonesia
