EKONOMI

Kemendikbud dan Kemenparekraf Terbitkan SKB Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif

1048
×

Kemendikbud dan Kemenparekraf Terbitkan SKB Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif

Sebarkan artikel ini
Nadiem Makarim saat Peringatan Hari Guru. ©2019 Liputan6.com/Johan Tallo

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panduan Teknis Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

SKB dengan Nomor 02/KB/2020 dan KB/1/UM.04.00/M-K/2020 tersebut ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata da Ekonomi Kreatif pada 2 Juli 2020 di Jakarta.

“Adanya SKB ini didorong oleh situasi yang ada di lapangan yang memerlukan pegangan dengan dasar hukum yang legal dalam menjalankan kegiatan kebudayaan dan ekonomi kreatif,” kata Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid di Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Dia menjelaskan, SKB tersebut memang ditunggu oleh para seniman maupun insan perfilman agar dapat berkegiatan kembali.

SKB tersebut berisi mengenai panduan teknis kegiatan kebudayaan dan lingkungan kreatif, diantaranya museum, taman budaya, galeri, sanggar, padepokan, dan ruang pamer seni lainnya, serta bioskop, dan ruang pertunjukan. Kemudian cagar budaya, pertunjukan seni, dan produksi audio visual.

SKB tersebut juga mengatur bagaimana penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. SKB itu, kata Hilmar, harus menjadi rujukan agar menerapkan protokol kesehatan, dilakukan secara ketat dan tidak boleh longgar di lapangan.

“Baik pengelola dapat mengubah protokol kesehatan tersebut, dengan catatan lebih ketat dari aturan yang sudah disiapkan. Tidak boleh penerapannya malah di bawah SKB,” jelas Hilmar.

Penyelenggara kegiatan atau layanan dapat menyelenggarakan kegiatan setelah mendapatkan persetujuan dari kepala daerah selaku kepala gugus tugas dan wajib mengikuti protokol kesehatan.

Protokol kesehatan tersebut diantaranya menggunakan masker di tempat kegiatan yang mana sebaiknya masker tiga lapis, melakukan pembersihan secara berkala, menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses, melakukan pengecekan suhu badan, memastikan pekerja memahami perlindungan diri, dan lainnya.

[Merdeka]