JAKARTA – Danantara Indonesia menegaskan tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan dari pemerintah untuk menjadi pengelola Dana Cadangan Pesangon pekerja.
Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul pemberitaan salah satu media nasional yang mengaitkan Danantara dengan rencana kebijakan pemerintah mengenai kewajiban perusahaan menyisihkan dana cadangan pesangon bagi pekerja.
Dalam pemberitaan tersebut, kebijakan penyisihan dana cadangan pesangon disebut direncanakan mulai berlaku pada Oktober 2027. Namun, Danantara menegaskan bahwa penyebutan institusinya sebagai pengelola dana tersebut tidak didasarkan pada adanya penugasan resmi dari pemerintah.
“Danantara Indonesia menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja, termasuk melalui pengaturan dana cadangan pesangon,” ujar Tim Komunikasi Danantara Indonesia dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/11/2026).
“Terkait pemberitaan tersebut, kami menegaskan bahwa Danantara Indonesia tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diberitakan,” lanjutnya.
Danantara kembali menegaskan bahwa hingga klarifikasi tersebut disampaikan, tidak ada penugasan resmi yang diterima institusinya untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon.
Dengan demikian, informasi yang menyebut Danantara telah ditunjuk sebagai pengelola dana tersebut tidak mencerminkan status penugasan resmi dari pemerintah.
Source : detik finance
