Banner Go Green  
BERITA

Presiden Jokowi Minta Pemprov Untuk Perbaiki Jalan Rusak di Sumut

Dayat
796
×

Presiden Jokowi Minta Pemprov Untuk Perbaiki Jalan Rusak di Sumut

Sebarkan artikel ini
rusak.jpg

MEDAN – Presiden Joko Widodo meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperbaiki jalan rusak di provinsi itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah, Presiden Jokowi meninjau langsung jalan rusak di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.

“Ya itulah kita cek kondisinya ke lapangan dan segera kita perbaiki. Tapi ini perlu waktu karena tadi yang rusak kan angkanya sudah tahu semuanya, banyak,” ujar Presiden Jokowi di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Rabu.

BACA JUGA :  Menko PMK Pimpin Rakor di Medan: Kesiapsiagaan Bencana Kunci Kurangi Dampak Bencana di Aceh dan Sumatra Utara

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan bahwa jalan nasional di Sumatera Utara terbentang sepanjang 2.600 kilometer, dan kerusakan terjadi sepanjang 260 kilometer.

Lebih lanjut, kata Jokowi, ruas jalan provinsi terbentang sepanjang 3.005 kilometer dan yang mengalami kerusakan sepanjang 340 kilometer.

“Jalan kabupaten ini banyak yang rusak. Dari 33.000 kilometer di Sumatera Utara, yang rusak kira-kira 13.000 kilometer. Salah satunya ini yang kita lihat di Labuhanbatu Utara ini,” katanya.

Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi mengatakan perbaikan kerusakan jalan di Sumatera Utara akan dibagi pengerjaannya. Artinya ada kerusakan yang akan diperbaiki pemerintah pusat, dan ada bagian kerusakan yang diperbaiki oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

BACA JUGA :  Menko PMK Pimpin Rakor di Medan: Kesiapsiagaan Bencana Kunci Kurangi Dampak Bencana di Aceh dan Sumatra Utara

Jokowi berjanji melakukan perbaikan jalan rusak di Sumut mulai Juli 2023.

“Semua yang di Sumatera Utara tetap sama kita bagi, ada yang dikerjakan oleh gubernur, ada yang dikerjakan bupati, ada yang diambil alih oleh pusat yang kira-kira provinsi atau kabupaten atau kota tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan,” katanya.

Sumber: Antara