Banner Go Green  
EKONOMI

Kemnaker Rinci 268 Komponen KHL untuk Penghitungan Upah Minimum 2027

Alink Iskandar
2
×

Kemnaker Rinci 268 Komponen KHL untuk Penghitungan Upah Minimum 2027

Sebarkan artikel ini
IMG 9713

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan 268 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penghitungan upah minimum 2027. Ratusan komponen tersebut dikelompokkan ke dalam empat kategori pengeluaran, mulai dari kebutuhan makanan hingga perumahan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan, 268 komponen KHL terdiri atas 177 item makanan, 22 item kesehatan dan pendidikan, 54 item kebutuhan pokok lain-lain, serta 15 item perumahan atau tempat tinggal.

“Penghitungan KHL memperhatikan berbagai kelompok kebutuhan hidup, mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal. Komponen tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja,” kata Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (21/11/2026).

Kerangka penghitungan KHL tersebut mengacu pada kajian International Labour Organization (ILO) tahun 2025 berjudul Minimum Wage Study: Developing a Formula and Methodology for Minimum Wage Determination in Indonesia. Kerangka itu kemudian disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Indonesia.

Penghitungan KHL untuk penetapan upah minimum 2027 dilakukan melalui kerja sama Kemnaker, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Perhitungan tersebut mencakup kebutuhan hidup layak di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

BACA JUGA :  Kemnaker Perkuat SIAPkerja untuk Perluas Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas

Dalam mekanisme penetapan upah minimum, KHL menjadi salah satu pertimbangan Dewan Pengupahan dalam menentukan indeks tertentu atau alfa (α). Penentuan indeks ini turut memperhatikan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

Adapun formula penghitungan upah minimum menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang dikalikan dengan indeks tertentu (α). Rentang indeks tersebut ditetapkan sebesar 0,5 hingga 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Yassierli menegaskan, penentuan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja, tetapi juga harus memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

“Pertimbangan KHL perlu ditempatkan bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. Dengan demikian, penentuan upah minimum dapat memperhatikan kebutuhan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha,” ujar Yassierli.

Jadwal Penetapan Upah Minimum 2027

Dalam penetapan upah minimum 2027, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

BACA JUGA :  Kemnaker Raih Dua Penghargaan pada Anugerah Media Humas 2026

Berdasarkan jadwal yang disampaikan, UMP ditetapkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat 25 November 2026. Adapun UMSP dan UMSK masing-masing ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP dan UMK.

Seluruh ketentuan upah minimum tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Selain mengatur mekanisme penetapan upah minimum, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan juga memuat larangan bagi pengusaha untuk membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum.

Larangan tersebut diatur dalam Pasal 140 ayat (5), sedangkan ancaman pidananya tercantum dalam Pasal 288. Pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.

Sementara itu, apabila pelanggaran dilakukan oleh korporasi, sanksi denda yang dapat dikenakan berkisar antara Rp200 juta hingga Rp2 miliar.

Dengan adanya komponen KHL sebagai salah satu pertimbangan pengupahan, penetapan upah minimum 2027 diharapkan dapat memperhitungkan kebutuhan hidup pekerja sekaligus mempertimbangkan kemampuan dan keberlangsungan dunia usaha.

Source : Biro Humas Kemnaker