JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menetapkan jadwal Sidang Paripurna untuk memilih dan melantik Wakil Presiden RI pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 2 Desember 2026.
Keputusan tersebut diambil melalui Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR RI bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat (13/11/2026). Sidang paripurna akan digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, rapat gabungan tersebut merupakan tindak lanjut atas diterimanya surat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026).
Dalam sidang paripurna mendatang, MPR akan menggelar proses pemilihan, pengesahan, dan pelantikan calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden Prabowo Subianto.
“Rapat gabungan hari ini memutuskan empat hal penting. Pertama, pelaksanaan Rapat Paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” ujar Ahmad Muzani dalam konferensi pers di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V.
Selain menetapkan jadwal sidang paripurna, rapat gabungan juga menyepakati pengiriman surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama calon Wakil Presiden.
Surat tersebut dijadwalkan dikirim pada Jumat (13/11/2026). Setelah menerima surat permintaan dari MPR, Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menyampaikan dua nama calon pengganti Wakil Presiden.
MPR juga memutuskan pembentukan tim verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan persyaratan administratif kedua calon yang diajukan Presiden.
Tim tersebut beranggotakan 36 orang dan berasal dari unsur pimpinan MPR, fraksi, serta kelompok DPD sesuai keputusan rapat gabungan.
Selain itu, MPR menyepakati pembentukan tim ad hoc dengan jumlah anggota 36 orang. Tim yang melibatkan perwakilan seluruh fraksi dan kelompok DPD tersebut bertugas menyusun rancangan ketetapan MPR mengenai pengangkatan Wakil Presiden terpilih.
Meskipun konstitusi memberikan batas waktu paling lama 60 hari bagi MPR untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, pimpinan MPR menyatakan proses tersebut akan dipercepat.
Langkah percepatan itu dilakukan setelah adanya pembahasan dan koordinasi antara pimpinan MPR, DPR, DPD, serta Presiden Prabowo Subianto. Pengisian jabatan Wakil Presiden dinilai perlu segera dituntaskan untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan.
Muzani mengatakan, MPR memahami besarnya perhatian masyarakat terhadap proses pengisian jabatan tersebut. Karena itu, ia berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami merasa perhatian dan harapan masyarakat terhadap persoalan ini begitu besar. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih atas support, pandangan, perhatian, dan pemikiran yang begitu besar disampaikan oleh seluruh masyarakat dari berbagai macam lapisan. Pimpinan MPR berharap hajat yang akan diselenggarakan nanti berjalan lancar,” ucap Ahmad Muzani.
Source : Mediacenterriau
