SURABAYA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan layak, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang pendidikan maupun kondisi fisik.
Prinsip tersebut menjadi landasan pendekatan kebijakan ketenagakerjaan yang berpusat pada manusia atau People-Centered Policy. Pendekatan ini menempatkan kebutuhan, kemampuan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan.
Yassierli menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI) bertajuk People-Centered Employment Ecosystem: Designing Pathways to Opportunity and Well-Being using a People-Centered Policy di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/11/2026).
Dalam paparannya, Yassierli menjelaskan bahwa kebijakan yang berpusat pada manusia harus berangkat dari pemahaman terhadap kebutuhan, kondisi, dan kemampuan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, teknologi dan inovasi diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kehidupan serta dunia kerja.
“Prinsip utama yang kita pegang adalah menggantikan asumsi tentang masyarakat dengan bukti nyata dari masyarakat itu sendiri. Dalam perumusan kebijakan, kita harus mulai dari memahami realitas masyarakat, melibatkan suara mereka melalui dialog sosial, serta memberdayakan kapabilitas dan perlindungan mereka,” ujar Yassierli.
Menurutnya, penerapan People-Centered Policy juga mengubah cara pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Masyarakat tidak lagi hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi turut dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan perubahan.
Pendekatan tersebut dinilai penting mengingat angkatan kerja Indonesia memiliki latar belakang pendidikan, kondisi geografis, dan karakteristik demografis yang beragam. Perbedaan kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif.
Yassierli menekankan bahwa kesempatan memperoleh pekerjaan layak harus terbuka bagi seluruh warga negara, termasuk lulusan perguruan tinggi, lulusan sekolah menengah, serta penyandang disabilitas.
“Mandat konstitusi kita sangat jelas, setiap warga negara, baik lulusan perguruan tinggi, lulusan sekolah menengah, maupun penyandang disabilitas, harus memiliki akses yang setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,” tegasnya.
Melalui pendekatan kebijakan yang berpusat pada manusia, pemerintah mendorong terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi, memperoleh pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan.
Source : Biro Humas Kemnaker












