KEMENKO PMK — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari penguatan sektor pendidikan.
Ia menyampaikan, Presiden RI Prabowo Subianto menugaskan Kemenko PMK untuk memperkuat pendidikan vokasi sebagai salah satu prioritas utama dalam penanggulangan kemiskinan.
“Bapak Presiden menugaskan kami untuk memperkuat sektor pendidikan. Di sektor pendidikan ini, pendidikan vokasional yang berada di bawah Kemenko PMK, sebagai dewan pengarah, akan menjadi prioritas utama,” ujar Menko PMK, Pratikno, usai mengikuti Rapat Terbatas dengan Presiden, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (5/11/2025),
Menko PMK menjelaskan penguatan pendidikan vokasi diarahkan untuk menjembatani antara sisi pasokan (supply side) di dunia pendidikan dengan sisi permintaan (demand side) di dunia kerja. Langkah ini bertujuan memastikan lulusan vokasi benar-benar siap mengisi kebutuhan tenaga kerja, baik di dalam negeri, mulai dari tingkat keterampilan dasar hingga teknologi tinggi, maupun tenaga kerja migran Indonesia di luar negeri.
“Jadi bagaimana kita me- matching -kan antara supply side di sektor pendidikan dengan demand side di sektor tenaga kerja. Baik itu tenaga kerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Termasuk juga penyiapan kemampuan bahasa dan pengenalan budaya, selain kemampuan teknis,” lanjutnya.
Pratikno menegaskan, pelaksanaan program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi ini digerakkan dan diberi arah oleh Perpres No. 68 Th 2022. Kemenko PMK berperan penting dalam mengkoordinasikan dan orkestrasi, memastikan pendidikan dan pelatihan vokasi dilakukan secara sinergis lintas kementerian dan lembaga. Penguatan SDM, menurutnya, tidak hanya menyangkut peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga keterhubungan dengan ketersediaan dan penciptanya lapangan kerja yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Menko PMK menyampaikan bahwa selain pendidikan vokasi, Presiden juga meminta untuk mengkaji pengembangan sekolah terintegrasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Sekolah terintegrasi ini diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari keluarga kurang mampu hingga menengah.
“Presiden meminta untuk memikirkan sekolah terintegrasi, di mana sekolah rakyat yang dikawal oleh Kementerian Sosial untuk desil 1 dan 2, kemudian juga ada Sekolah Unggul Garuda. Sementara untuk desil 3 sampai 6, akan dipikirkan tindak lanjutnya. Mungkin semacam sekolah terintegrasi di tiap kecamatan,” jelas Pratikno.
Konsep sekolah terintegrasi ini, lanjutnya, akan menggabungkan pendidikan dasar hingga menengah dengan fasilitas lengkap, seperti laboratorium sains, sarana olahraga, dan ruang kesenian.
“Sekolah ini bukan hanya untuk STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), tapi juga memasukkan unsur Art, dan Sport. Ini akan dikaji lebih dalam,” tambahnya.
Pratikno menyampaikan bahwa kedua arahan kebijakan Presiden tersebut akan ditindaklanjuti sebagai langkah strategis untuk memperkuat sektor pendidikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Sekaligus menjadi bagian dari upaya sistematis pemerintah menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sumber :Kemenko PMK
