JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengungkapkan ada kemungkinan Pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) batal dibuka tahun ini. Hal ini bisa terjadi bila persiapannya terlalu mepet dengan persiapan Pemilu 2024.
Adapun sebelumnya, pemerintah menargetkan seleksi akan dibuka pada Juni 2023 ini. Sayangnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, hingga saat ini penghitungan formasi belum selesai dilaksanakan.
“Ini kan kita ada hitungnya banyak ya, kita nunggu instansi-instansi pembina dengan BKN. Ada di Diknas, ada juga di kementerian lain, kita hitung sehingga mana yang urgent dan menjadi prioritas,” kata Anas di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Sementara itu Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengatakan, apabila formasi tidak dapat difinalisasi sebelum bulan Juli, bisa-bisa seleksi CPNS ini mundur hingga tahun depan.
“Saya sih berharap akhir Juni ini paling telat pertengahan Juli lah ya sudah selesai formasi,” kata Bima, dalam kesempatan yang sama.
Bima sendiri berharap hal ini tak terjadi lantaran tahun depan bertepatan dengan momentum pelaksanaan Pemilu. Menurutnya, dalam pelaksanaan Pemilu sendiri butuh ketenangan tanpa adanya penghimpunan massa, yang mana pada kala itu rawan terjadi provokasi.
“Jadi kalau formasi Juni saya masih punya waktu sampai Desember. Tapi kalau Agustus-September, ya gimana?.” kata Bima.
“Kalau lebih, saya harus hati-hati. Jadi nggak berani semuanya mungkin, karena kan saya harus nabrak Pemilu dan itu berbahaya. Security intelijen adalah pokoknya BKN tidak boleh melaksanakan kegiatan apapun pada saat Pemilu, kan saya juga harus ngikutin itu dong,” imbuhnya.
Lebih lanjut Bima menjelaskan, penghitungan kebutuhan formasi ini belum dapat terselesaikan lantaran belum semua kementerian dan lembaga (K/L) menyetorkan jumlah formasi CPNS yang dibutuhkan. Kalau formasi CPNS tidak segera masuk, Kementerian PANRB akan kesulitan untuk membuka seleksi.
“Jadi formasi itu harus dihitung total tuh, karena kan KemenPAN bermain total nasional. Kalau itu belum masuk semua ya agak sulit, karena itu juga harus ada izin prinsip, persetujuan dari Kemenkeu untuk pembiayaan. Jadi Kementerian Keuangan maunya berapa sih jumlahnya, kalau saya kan nggak bisa ngitung kalau nggak ada jumlahnya. Jadi itu semua kompleks ya,” terangnya,
Sumber: detik.com
