JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menyelaraskan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan riil industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Langkah ini diambil untuk mengatasi ketidaksesuaian (mismatch) antara pelatihan tenaga kerja dan kebutuhan dunia industri, sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara optimal.
Upaya sinkronisasi tersebut menjadi fokus dalam High-Level Roundtable Discussion on Link and Match Program Pelatihan Vokasi Nasional dan Penempatan Tenaga Kerja yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/04/2026).
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa forum tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan pelatihan vokasi pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri di kawasan KEK dan PSN.
“Jadi kami ingin pelatihan-pelatihan vokasi yang kita lakukan, termasuk juga nanti magang, itu lebih match lagi, lebih dekat lagi dengan kebutuhan dari KEK atau PSN,” kata Menaker.
Pemetaan Kebutuhan Industri Jadi Fokus Utama
Dalam forum tersebut, pemerintah bersama pengelola KEK memetakan kebutuhan pelatihan spesifik di setiap kawasan industri. Hasil diskusi menunjukkan bahwa program pelatihan yang ada saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri, baik dari jenis pelatihan maupun kedekatan lokasi balai pelatihan dengan kawasan industri.
Menaker Yassierli menyebutkan, pemetaan kebutuhan ini menjadi langkah awal untuk memastikan pelatihan vokasi lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan nyata di lapangan.
“Tadi kita petakan apa yang bisa kita lakukan ke depan, lebih konkret, lebih kolaboratif. Ada KEK yang bilang kami butuh pelatihan ke arah sini, tapi balai yang ada di Kemnaker belum sepenuhnya siap. Ini yang insyaallah akan difasilitasi oleh Kemenko,” ujar Yassierli.
Pemerintah menilai bahwa sinergi antara lembaga pelatihan dan industri merupakan kunci untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja.
60 Ribu Kuota Pelatihan Vokasi Diprioritaskan untuk KEK dan PSN
Salah satu hasil penting dari forum tersebut adalah keputusan untuk memprioritaskan sisa kuota Program Pelatihan Vokasi Nasional tahun 2026 sebanyak 60.000 peserta guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di KEK dan PSN.
Selain pelatihan, pemerintah juga menargetkan pemerataan Program Pemagangan (MagangHub) 2026 di seluruh 25 KEK di Indonesia. Program ini diharapkan memberi kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman kerja langsung di kawasan industri strategis.
Langkah ini diyakini dapat mempercepat kesiapan tenaga kerja sekaligus memperkuat daya saing industri nasional.
Pelatihan Fleksibel, Bisa Digelar Langsung di Industri
Menaker menjelaskan bahwa pelatihan vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) memiliki keunggulan dari sisi fleksibilitas serta durasi yang relatif singkat, yakni antara dua hingga tiga bulan.
Ke depan, pelatihan tidak hanya dilakukan di balai milik pemerintah, tetapi juga berpotensi dilaksanakan langsung di fasilitas industri yang telah beroperasi di kawasan KEK.
Model pelatihan berbasis industri ini diharapkan mampu mempercepat proses adaptasi tenaga kerja terhadap kebutuhan lapangan.
Kolaborasi Lintas Kementerian Jadi Kunci Keberlanjutan
Menaker menegaskan bahwa forum tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan awal dari kolaborasi berkelanjutan antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan pengelola KEK.
Hasil pemetaan kebutuhan pelatihan yang telah disusun akan segera ditindaklanjuti secara teknis, dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan sebagai koordinator lintas kementerian.
“Kami menawarkan fasilitas, sistem, dan anggaran untuk penyiapan SDM. Inilah yang lebih sustain. Mari kita buat gerakan peningkatan produktivitas bersama-sama,” pungkasnya.
