KEMENKO PMK — Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Warsito menegaskan pentingnya penguatan tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan Warisan Dunia Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS). Ia menyampaikan bahwa WTBOS tidak boleh hanya menjadi monumen masa lalu.
“WTBOS adalah simbol sejarah industri dan budaya kerja yang tidak boleh terjebak sebagai monumen masa lalu. Melalui kolaborasi lintas sektor, situs ini dapat menyelesaikan kendala dalam pengelolaa dan menyepakati koordinasi lintas sektor sehingga keberadaan WTBOS Ombilin menjadi motor penggerak ekonomi budaya, kreatif, dan pendidikan sejarah,” ujar Warsito dalam Rapat Koordinasi di Aula Gubernur Sumatera Barat, Padang, Selasa (29/7/2025).
Rakor ini menjadi ruang konsolidasi lintas pemangku kepentingan dalam pengelolaan WTBOS, melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, akademisi, serta mitra masyarakat. Sejumlah narasumber turut hadir, antara lain Deputi Kebijakan Pembangunan BRIN Anugerah Widiyanto, Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar Jefrinal Arifin, Kasubdit Pemeliharaan dan Zonasi Kementerian Kebudayaan Ni Ketut Wardani Pradnya Dewi, Direktur SDM PT Bukit Asam Ihsanuddin Usman, dan Kepala Divre II PT KAI Muhammad Tri Setyawan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Asisten I Ahmad Zakri menyatakan komitmennya menindaklanjuti hasil rakor, termasuk menjawab tantangan koordinasi tujuh kabupaten/kota, integrasi pelestarian dengan pembangunan infrastruktur, dan skema pendanaan berkelanjutan.
Rakor menyepakati penyusunan dokumen komitmen bersama lintas pemangku kepentingan, dan pembentukan konstruksi kolaborasi tujuh Kabupaten/Kota di Sumbar. Kemudian akan dibentuk Tim Kajian yang dipimpin BRIN dan dikoordinasikan Kemenko PMK untuk merumuskan tata kelola terpadu. Penyelesaian rencana ini ditargetkan rampung pada September 2025.
Deputi Warsito menyampaikan, Kemenko PMK juga mendorong penguatan sinergi kebijakan dan percepatan pembentukan lembaga pengelola WTBOS agar sesuai dengan dokumen management plan dan instrumen regulasi dengan target penyelesaian pada bulan September 2025.
“Warisan budaya adalah jati diri bangsa. Kelestariannya adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkas Warsito. Hasil rakor diharapkan menjadi fondasi kolaborasi nyata demi mewujudkan WTBOS sebagai contoh pengelolaan warisan dunia yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Sumber :Kemenko PMK
