NATUNA – Warga Kabupaten Natuna, khususnya di Kecamatan Bunguran Timur, mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI segera merealisasikan pembangunan Pasar Ikan Ranai.
Proyek yang sudah digagas hampir enam tahun terakhir ini tak kunjung menunjukkan perkembangan signifikan, padahal potensi perikanan di wilayah tersebut sangat besar.
Wakil Ketua LSM Cerdik Pandai Muda Melayu Kepulauan Kepri (Cindai Kepri), Zulkarnaen, menilai lambannya realisasi proyek telah menghambat pengembangan industri perikanan lokal.
“Kementerian Kelautan dan Perikanan harus sesegera mungkin merealisasikan pembangunan proyek tersebut. SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) di Natuna memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan nelayan,” ujar Zulkarnaen, Rabu (20/8/2025).
Proyek Tersendat, Pedagang Merugi
Meski sudah mendapat sambutan positif dari Pemda Natuna dan sebagian fasilitas penunjang operasional telah dibangun, proses lelang pembangunan Pasar Ikan Ranai hingga kini masih mandek. Bahkan, sepanjang tahun 2025, lelang sudah gagal empat kali berturut-turut.
Kondisi semakin pelik karena pasar lama sudah dirobohkan tanpa adanya pengganti yang memadai. Akibatnya, pedagang ikan mengalami penurunan omzet hingga 50 persen.
Zulkarnaen memperingatkan, jika pembangunan tak segera direalisasikan tahun ini, izin reklamasi lahan bisa kedaluwarsa sehingga proyek semakin tertunda.
Ancaman Kerusakan Fasilitas dan Visi Pemerintah
Selain berdampak pada ekonomi masyarakat, keterlambatan pembangunan juga berpotensi merusak fasilitas yang sudah ada karena kurang perawatan.
Menurut Zulkarnaen, hal ini bertolak belakang dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya pada poin kedaulatan pangan dan penguatan ekonomi maritim serta pesisir.
Didukung Hibah JICA
Sebagai informasi, pembangunan Pasar Ikan Ranai dan pengembangan SKPT Natuna sebenarnya sudah mendapat dukungan dana hibah dari Japan International Cooperation Agency (JICA) melalui KKP. Dana tersebut direncanakan untuk menjadikan Natuna sebagai pusat perikanan terpadu di kawasan barat Indonesia.
Kini, masyarakat berharap KKP tidak lagi menunda langkah konkret. Mereka tak ingin potensi besar perikanan Natuna terbuang percuma akibat proyek yang tersendat.
(Laporan: Muhammad Fadhli)
