KEMENKO PMK — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan komitmennya untuk menjaga tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan dalam Exit Meeting Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Kantor Kemenko PMK, pada Kamis (5/6/2025).
Plh. Sekretaris Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menyampaikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI merupakan bagian penting dari proses evaluasi, refleksi, sekaligus penguatan sistem pengelolaan keuangan di lingkungan kementerian.
“Temuan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa BPK menjadi perhatian serius bagi kami. Ini bukan hanya proses administratif, tapi momentum untuk terus memperbaiki diri. Kami akan menindaklanjuti setiap rekomendasi dengan sungguh-sungguh,” ujar Woro yang akrab disapa Lisa di hadapan jajaran auditor dan para pejabat kementerian.
Lebih lanjut, Lisa menekankan bahwa Kemenko PMK berharap dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-17 kalinya secara berturut-turut sejak 2009. Capaian tersebut dinilai sebagai hasil dari upaya konsisten dalam membangun sistem tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
Dalam forum tersebut, Kemenko PMK juga menyampaikan sejumlah capaian indikator kinerja tata kelola yang menunjukkan tren positif. Antara lain Indeks Maturitas SPIP yang telah berada pada Level 3, nilai SAKIP sebesar 78,51, nilai SPI KPK sebesar 81,96, serta nilai IKPA yang mencapai 93,10. Pencapaian ini mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Lisa turut mengapresiasi pendekatan terbuka dan komunikatif yang dibangun oleh Tim Pemeriksa BPK selama proses pemeriksaan berlangsung sejak Januari 2025. Sinergi antara auditor eksternal, Inspektorat, dan seluruh unit kerja dinilai sangat mendukung kelancaran proses verifikasi dan klarifikasi atas laporan keuangan.
“Semoga sinergi ini terus terjaga dan semakin memperkuat upaya kita bersama dalam membangun sistem keuangan negara yang sehat dan berintegritas,” tambahnya.
Sebagai kementerian yang mengoordinasikan berbagai program prioritas nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Kemenko PMK menekankan bahwa tata kelola keuangan yang baik merupakan fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan agenda-agenda besar seperti penuntasan TBC, revitalisasi sekolah, peningkatan layanan kesehatan, hingga pembangunan sekolah unggul berbasis kawasan.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Penanggung Jawab I Tim Pemeriksa BPK Kriesthian Widyantoro dan Tim Pemeriksa BPK, Inspektur Kemenko PMK Henry Marvin, para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, serta pengelola keuangan dari berbagai unit kerja di lingkungan Kemenko PMK.
Sumber :Kemenko PMK
