KEMENKO PMK – Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, menegaskan kebudayaan bukan sekadar ornamen pembangunan, melainkan jiwa yang menuntun arah pembangunan bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan (RAN-PK) Tahun 2025–2029 di kantor Kemenko PMK, Kamis (3/7).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) 2025–2045, yang menjadi arah strategis pembangunan kebudayaan nasional dalam dua dekade ke depan.
“Kebudayaan adalah kekuatan transformatif. Bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang membentuk manusia Indonesia yang berkarakter, unggul, dan berdaya saing global,” ujar Warsito.
Deputi Warsito menegaskan bahwa RAN-PK harus menjadi peta jalan konkret untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. RAN-PK 2025–2029 akan menjadi dokumen operasional yang merinci arah kebijakan sektoral dan lintas sektoral, integrasi program kebudayaan di seluruh kementerian/lembaga, target capaian yang terukur, hingga mekanisme pelaksanaan dan indikator keberhasilan.
Warsito juga menekankan bahwa RAN-PK bukan sekadar dokumen teknokratik, melainkan bentuk nyata dari komitmen kolektif lintas sektor.
“Rapat ini bukan hanya formalitas. Kita ingin memastikan bahwa seluruh kementerian dan lembaga punya komitmen konkret. RAN-PK adalah kerja bersama dan menjadi warisan kebijakan untuk generasi mendatang,” tegasnya.
Warsito menyoroti tiga poin penting yang harus menjadi perhatian bersama: pertama, sinergi lintas sektor sejak tahap perencanaan; kedua, komitmen konkret dalam bentuk program dan indikator kinerja; ketiga, keberpihakan anggaran yang mencerminkan posisi strategis kebudayaan sejajar dengan sektor pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.
Dalam sesi diskusi, Bambang Wibawarta menekankan pentingnya memasukkan aspek kecerdasan buatan (AI) dalam program pemajuan kebudayaan, agar teknologi tidak mengikis nilai budaya, melainkan memperkaya kreativitas dan coraknya.
Sementara itu, Qurrota A’yun mengingatkan perlunya model pendanaan yang terbuka dan partisipatif, tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga menggandeng sumber pendanaan alternatif melalui pendekatan pentahelix.
Menutup arahannya, Warsito menegaskan bahwa kebudayaan harus menjadi warisan hidup bangsa, bukan sekadar dokumentasi.
“Mari kita wujudkan RAN-PK ini sebagai instrumen nyata, bukan sekadar arsip. Kebudayaan harus menjadi ruh pembangunan nasional,” pungkasnya.
Dalam rapat tersebut, dilakukan juga peluncuran simbolik penyusunan RAN-PK 2025–2029 oleh Deputi Kemenko PMK Warsito bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta, serta perwakilan Deputi Bidang PMK Bappenas Qurrota A’yun.
Turut hadir perwakilan pimpinan tinggi madya dan pratama dari 38 kementerian dan lembaga, termasuk dari Kemenko Perekonomian, Politik dan Keamanan, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Hukum dan Imigrasi, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan. Hadir pula perwakilan dari Sekretariat Kabinet, Sekretariat Wakil Presiden, BPKP, serta unit kerja internal Kemenko PMK.
Sumber :Kemenko PMK
