PANGKAL PINANG – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung prosesi Penyerahan Aset Barang Rampasan Negara (BRN) kepada PT Timah Tbk. Acara bersejarah itu berlangsung di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Senin, 6 Oktober 2025.
Penyerahan aset dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Jaksa Agung kepada Wakil Menteri Keuangan, lalu dilanjutkan dari Wakil Menteri Keuangan kepada CEO Danantara, dan akhirnya dari CEO Danantara kepada Direktur Utama PT Timah Tbk.
Presiden Prabowo menyebut prosesi tersebut sebagai langkah besar pemerintah dalam memulihkan kerugian negara akibat praktik tambang ilegal di kawasan operasional PT Timah.
“Pagi hari ini saya ke Bangka. Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media usai acara.
Aset Rampasan Bernilai Triliunan Rupiah
Aset yang diserahkan kepada negara mencakup barang rampasan dengan nilai mencapai Rp6 hingga Rp7 triliun, terdiri dari berbagai kategori, antara lain:
• 108 unit alat berat
• 99,04 ton produk kristal Sn (cristalyzer)
• 94,47 ton crude tin dalam 112 balok
• Aluminium sebanyak 15 bundle (15,11 ton) dan 10 jumbo bag (3,15 ton)
• Logam timah Rfe 29 bundle (29 ton)
• Satu unit mess karyawan
• 53 unit kendaraan
• 22 bidang tanah seluas total 238.848 m²
• 195 unit alat pertambangan
• 680.687,6 kg logam timah
• Enam unit smelter
• Uang tunai yang telah disetorkan ke kas negara senilai Rp202.701.078.370 serta valuta asing meliputi USD3.156.053, JPY53.036.000, SGD524.501, EUR765, KRW100.000, dan AUD1.840.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa nilai tersebut belum termasuk tanah jarang (rare earth/monasit) yang diyakini memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi.
“Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati enam sampai tujuh triliun. Tapi, tanah jarang yang belum diurai, mungkin nilainya lebih besar, sangat besar, tanah jarang. Monasit ya, monasit itu satu ton itu bisa ratusan ribu dolar, 200 ribu dolar,” ungkap Presiden.
Hentikan Kebocoran Kekayaan Negara
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menyoroti besarnya kerugian negara akibat tambang ilegal di wilayah PT Timah, yang mencapai sekitar Rp300 triliun.
“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, kerugian negara total 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun, ini kita berhentikan,” tegas Presiden.
Penyerahan aset ini menandai komitmen tegas pemerintah dalam memberantas kejahatan ekonomi dan memperkuat tata kelola sumber daya alam nasional. Selain menjadi momentum pemulihan aset negara, langkah ini juga memperkuat sinergi antara penegak hukum, Kementerian Keuangan, dan BUMN strategis dalam mengembalikan potensi ekonomi nasional yang sempat hilang akibat praktik ilegal di sektor pertambangan.
(Dilaporkan oleh BPMI Setpres)
