JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan bangsa ditentukan oleh kemampuan mengelola kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Hal itu disampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR-RI serta Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Presiden menilai bahwa berbagai distorsi dalam sistem ekonomi nasional merupakan bentuk penyimpangan dari Pasal 33 UUD 1945, yang seharusnya menjadi dasar pengelolaan sumber daya untuk kesejahteraan rakyat.
“Sungguh aneh negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini aneh sekali, tidak masuk di akal sehat, dan ternyata ada permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung oleh ketua DPR yang saya beri nama serakahnomics,” ujar Presiden Prabowo.
Soroti Kesenjangan Ekonomi dan Subsidi yang Tidak Tepat
Menurut Kepala Negara, kelangkaan pangan, tingginya harga bahan pokok, serta ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi adalah akibat dari pengabaian amanat konstitusi.
“Masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panennya, rakyat yang belum memiliki rumah layak huni, guru yang belum dihargai, serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau karena tidak ada fasilitas kesehatan di daerahnya,” ungkapnya.
Capaian 299 Hari Pemerintahan Prabowo
Meski mengakui masih ada persoalan, Presiden melaporkan sejumlah kemajuan signifikan dalam 299 hari pemerintahannya. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen di tengah ketidakpastian global, sementara realisasi investasi semester pertama 2025 mencapai Rp942 triliun atau naik 13,6 persen dari tahun sebelumnya. Investasi ini berhasil menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja baru.
Koperasi Desa hingga Badan Investasi Nasional
Untuk pemerataan ekonomi, pemerintah membentuk 80 ribu Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Koperasi ini bertujuan memperkuat ekonomi desa, menjual bahan pokok bersubsidi, serta menyediakan akses protein, ikan, dan daging dengan harga terjangkau.
“Koperasi di setiap desa akan meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja,” ucap Presiden.
Selain itu, pemerintah mendirikan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia dengan aset kelolaan lebih dari 1 triliun dolar AS. Lembaga ini fokus pada investasi hilirisasi sumber daya alam dan sektor strategis guna menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Perhatian pada Sektor Kesehatan
Presiden juga menegaskan komitmen pada pelayanan kesehatan. Pemerintah telah memberikan cek kesehatan gratis kepada lebih dari 18 juta warga, meningkatkan kelas 66 rumah sakit di 66 kabupaten, serta mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur sebagai pusat layanan medis internasional.
“Agar orang Indonesia tidak harus berobat ke luar negeri,” pungkasnya.
Langkah-langkah ini, menurut Presiden, merupakan wujud nyata upaya menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 demi terwujudnya ekonomi berkeadilan yang berpihak pada rakyat.
(Sumber: BPMI Setpres / Setkab)
