JAKARTA – Sebagai bagian dari entitas internasional, Indonesia tentunya wajib turut serta dalam kancah internasional dalam berbagai bidang termasuk salah satunya dalam mengemban misi pemeliharaan perdamaian.
Dalam konteks ini, Indonesia sangat menyadari pentingnya peningkatkan peran kepolisian dalam menentukan kesuksesan misi-misi pemeliharaan perdamaian PBB, dan oleh karenanya Polri selalu siap untuk meningkatkan perannya pada misi-misi tersebut.
Saat ini ada sekitar 200 personil Polri yang turut serta mengemban misi internasional, seperti di Darfur (UNAMID), Sudan Selatan (UNMISS) dan Haiti (MINUSTAH).
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran Polri dalam mengemban misi PBB, khususnya di Haiti, media mewawancara Komisioner Kompolnas RI Dede Farhan Aulawi yang pernah bertugas untuk melakukan supervisi di sana.
Dede mengatakan bahwa Republik Haiti adalah sebuah negara di Karibia yang meliputi bagian barat pulau Hispaniola dan beberapa pulau kecil lainnya di Laut Karibia. Haiti merupakan negara kedua yang merdeka di Benua Amerika setelah Amerika Serikat.
Haiti juga merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Apalagi setelah dilanda gempa hebat pada tahun 2009 yang menyebabkan ekonomi negara itu berantakan.
Indonesia patut bersyukur, karena penilaian internasional polisi PBB (UNPOL) terhadap kinerja personil Polri yang bertugas disana sangat membanggakan. Secara khusus ada tiga point penting yang patut dibanggakan, yaitu High Performance, High Dicipline dan High Adaptability.
Ini adalah penilaian objektif mereka, baik yang disampaikan oleh Komandan Minustah maupun perwakilan UNPOL di New York.
Jadi Polri pada dasarnya sudah memiliki standar internasional yang diakui oleh dunia terkait dengan kinerja, kedisiplinan dan kemampuan beradaptasi di tengah-tengah masyarakat setempat, sehingga tidak heran jika masyarakat setempat di daerah penugasan turut bangga, senang dan bersyukur atas kehadiran Polri dalam misi internasional tersebut.
Kemudian Dede juga menjelaskan bahwa MINUSTAH secara historis didirikan sesuai Resolusi Dewan Keamanan 1542 tanggal 30 April 2004 untuk mendukung pemerintahan transisi di sana untuk memastikan lingkungan yang aman dan stabil untuk membantu dalam pemantauan, restrukturasi dan mereformasi polisi nasional Haiti.
Hal ini dimaksudkan untuk membantu secara komprehensif dan berkelanjutan pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi (Disarmament, Demobilization and reintegration) dalam membantu pemulihan dan pemeliharaan aturan hukum.
Personil Polri dalam misi perdamaian PBB di Haiti bertugas sebagai Police Adviser sesuai dengan mandat pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1542, Resolusi Nomor 1908, Resolusi Nomor 1927 dan diperbaharui dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1944 yang menyatakan untuk turut serta menciptakan dan memelihara lingkungan yang aman dan stabil, membantu proses politik (Pemilihan Umum Haiti) dan menciptakan penegakan HAM di Haiti. Akhirnya Satgas garuda Bhayangkara diberangkatkan ke sana untuk mengemban misi PBB.
“Sebagai aparat yang bertugas dalam mengemban misi internasional tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi oleh personil di sana. Salah satu contohnya adalah terkait penguasaan bahasa perancis dan bahasa Creol yang minim bagi personil Polri saat melaksanakan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, ke depan penggunaan bahasa Perancis sangat diperlukan dalam misi MINUSTAH,” tutur Dede melalui sambungan selulernya, Kamis (16/4/2020).
“Pembekalan tentang bahasa Perancis perlu tetap dilakukan dan ditambah jumlah jam pelajarannya agar memberikan modal pengetahuan dan kemudahan bagi calon UNPOL pada misi MINUSTAH Haiti. Termasuk yang tak kalah perlunya adalah pengenalan tentang kemampuan bahasa Creol Haiti,” pungkas Dede melanjutkan. (*)
