JAKARTA – Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 7 Unit 1 mulai beroperasi secara komersial (Commercial On Date / COD) pada pekan lalu. Hal ini membuat pasokan listrik di Indonesia bakal terjamin.
PLTU berbasis batubara tersebut diklaim merupakan PLTU terbesar di Indonesia dengan total kapasitas sebesar 2 X 1.000 MW dari dua unit.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi mengungkapkan, PLTU yang berlokasi di Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu, Serang Banten ini merupakan PLTU Batubara pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi boiler Ultra Super Critical (USC).
“Teknologi USC diproyeksikan mampu meningkatkan efisiensi pembangkit 15 persen lebih tinggi dibandingkan non USC sehingga menurunkan biaya bahan bakar per kWh. Ini sekaligus sebagai mitigasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca,” ungkap Agung ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/12/2019).
Kelebihan lain dari PLTU Jawa 7, sambung Agung, pengoperasian menggunakan SWFGD (Sea Water Fuel Gas Desulfurization). Sistem ini dinilai ramah lingkungan karena penyaluran batu bara dari tongkang menggunakan coal handling plant sepanjang 4 kilo meter sehingga tidak ada batubara yang tercecer hingga coal yard.
Proyek ini memakai bahan bakar batu bara Low Rank yang memiliki nilai kalor 4000 hingga 4600 kCal/kg. Nantinya, pengoperasian PLTU Jawa 7 akan membutuhkan pasokan batubara sebanyak 7 juta ton per tahun dengan beroperasinya dua unit.
Lebih lanjut, Agung menjelaskan daya pembangkit PLTU Jawa 7 akan disalurkan untuk memperkuat sistem interkoneksi Jawa-Bali melalui jaringan Suralaya-Balaraja 500 kV menuju interkoneksi Jawa-Bali.
“Ini bisa menopang beban puncak sistem Jawa-Bali yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun ini sekitar 28.000 Mega Watt, meningkat dari tahun sebelumnya 27.000 MW,” jelas Agung.
Pemerintah sendiri terus mendorong tambahan pembangkit listrik guna mempercepat program 35.000 MW. “Kami targetkan unit 2 dengan kapasitas sama (PLTU Jawa 7) beroperasi pada tahun 2020 nanti sehingga bisa menumbuhkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif,” tutup Agung.
[Setkab]
