PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyatakan dukungan penuh terhadap program nasional pembangunan 3 juta rumah yang diinisiasi pemerintah pusat. Program ini diharapkan menjadi salah satu upaya memutus mata rantai kemiskinan, khususnya di wilayah Riau, meskipun belum sepenuhnya mampu menuntaskannya.
Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan pelaksanaan program 3 juta rumah untuk wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Kamis (14/8/2025).
Menurut Abdul Wahid, kebutuhan dasar masyarakat mencakup sandang, pangan, dan papan. Namun, aspek papan atau tempat tinggal kerap kali terabaikan.
“Perumahan kadang terabaikan, padahal sangat penting. Karena keluarga itu dibina dan dibentuk dari rumah,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa kemiskinan umumnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu kultural dan struktural. Kemiskinan kultural muncul akibat kebiasaan atau budaya yang tidak mendukung pemenuhan kebutuhan dasar. Sebagai contoh, di Riau terdapat suku pedalaman yang terbiasa tinggal di sampan atau tidak mengenakan pakaian. Bahkan setelah difasilitasi rumah, mereka kembali ke tempat tinggal semula. Untuk kondisi seperti ini, pemerintah perlu memberikan edukasi yang tepat.
Sementara itu, kemiskinan struktural terjadi akibat kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat. Misalnya, warga yang tinggal di kawasan hutan namun dilarang mengelola sumber daya alamnya.
“Kalau mereka bisa mengelola tapi malah dibatasi, ya akhirnya tetap miskin. Jangan sampai ini terus terjadi,” ujarnya.
Abdul Wahid berharap pemerintah pusat membuat regulasi yang sederhana dan tidak berbelit, agar program perumahan dapat berjalan cepat dan efektif.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Rd. An An Andri Hikmat, menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo, target 3 juta rumah dibagi menjadi tiga kategori: 1 juta di perkotaan, 1 juta di pedesaan, dan 1 juta di wilayah pesisir.
Program ini mendukung Asta Cita ke-6 yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan. Selain menyediakan hunian layak, pembangunan 3 juta rumah juga diproyeksikan menyerap banyak tenaga kerja lokal sehingga memberi dampak positif pada perekonomian masyarakat.
“Ini bagian dari pemberdayaan masyarakat miskin. Kalau mereka tidak diberdayakan, kemiskinan tidak akan pernah selesai. Mari kita bersinergi agar pemerintah benar-benar bisa mengangkat kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (Mediacenterriau)
