JAKARTA — Komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah kembali ditegaskan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan sejumlah terobosan kebijakan usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Merdeka pada Rabu (30/7/2025). Fokus utama kebijakan tersebut adalah meringankan beban rakyat dalam memperoleh rumah melalui skema subsidi yang inklusif.
“Kita kenal biasanya karpet merah itu hanya buat investor, tetapi di pemerintahan Presiden Prabowo diberikan kepada rakyat berpenghasilan rendah,” ujar Maruarar kepada awak media.
Pajak dan Biaya Perizinan Dihapus Hingga Akhir 2025
Tiga komponen biaya besar yang kerap menjadi penghambat akses terhadap rumah bersubsidi kini dihapuskan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kini digratiskan sepenuhnya hingga Desember 2025. Kebijakan ini diyakini dapat menurunkan harga rumah secara signifikan bagi kalangan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).
“BPHTB itu biasanya bayar 5%, ini sekarang 0%, kemudian PBG, PBG itu Persetujuan Bangunan Gedung, ini juga dibuat jadi 0. Kemudian yang ketiga PPN, PPN ditanggung pemerintah, tadinya itu kebijakannya 0 itu dari Januari sampai Juni sudah dilaksanakan, baru Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memutuskan Juli sampai Desember ini juga dilakukan gratis,” jelasnya.
DP Gratis untuk Pekerja yang Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan
Lebih dari sekadar insentif pajak, skema pembiayaan rumah kini diperkuat dengan kolaborasi sektor swasta. Pengembang properti, sebagai mitra strategis pemerintah, menunjukkan komitmennya dalam semangat gotong royong dengan menanggung uang muka (DP) bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Para pengusaha ini luar biasa, mereka berbagi dengan cara membayarkan DP-nya, jadi DP-nya gratis, khusus buat anggota BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Maruarar.
Konsep “Berbaginomics”: Gerakan Baru dalam Ekonomi Sosial
Maruarar menyebut langkah para pengusaha sebagai bagian dari semangat “Berbaginomics” — istilah yang mencerminkan gerakan ekonomi berbagi yang berbasis pada nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial. “Gotong royong sudah mulai terjadi,” pungkasnya.
Pemerintah juga mendorong perusahaan besar untuk ikut terlibat melalui program CSR yang diarahkan secara khusus pada dukungan pembangunan perumahan rakyat. Dukungan lintas sektor ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya perumahan yang layak, terjangkau, dan berkeadilan sosial. (BPMI Setpres)
