Uji Kendaraan Bermotor Dumai Dialihkan ke Pekanbaru

by -122 views
Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai, Asnar
DUMAI - Sebanyak lima pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai menjalani isolasi mandiri dan bekerja di rumah karena hasil tes cepat dinyatakan reaktif Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19. Humas Rutan Dumai Agung Maulana mengatakan, dari pelaksanaan rapid tes oleh Satuan Tugas COVID-19 Dumai terhadap 68 pegawai dan sipir, hanya 5 dinyatakan reaktif dan langsung menjalani aktivitas kerja di rumah. "Lima staf Rutan dinyatakan reaktif sudah bekerja di rumah dan sekarang masih menunggu hasil tes Swab," kata Agung, Kamis (17/9). Upaya pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan Rutan Dumai, lanjutnya, dilakukan dengan penerapan ketat protokol kesehatan bagi semua pegawai, warga binaan dan pembatasan kunjungan. Untuk pelaksanaan rapid tes bagi 843 narapidana dan 69 tahanan, sejauh ini pihak Rutan masih melihat kondisi kesehatan dan hasil Swap lima pegawai reaktif dari Satgas COVID-19 Dumai. "Protokol kesehatan COVID-19 sudah jauh hari dijalankan di Rutan, salah satu dengan pembatasan kunjungan dan pemeriksaan makanan, sedangkan untuk rapid bagi warga binaan kita masih melihat kondisi," sebut Agung. Data COVID-19 Kota Dumai pada Rabu (16/9) terjadi penambahan 27 kasus positif, sehingga total sebanyak 419 kasus positif dengan rincian 139 orang sembuh, 272 orang dalam perawatan, terdiri 212 orang isolasi mandiri, 60 dirawat di RS dan 8 meninggal dunia. Tambahan 27 kasus baru ini bukan hasil penelusuran, artinya belum diketahui jelas sumber penularan atau rantai penularannya sudah sejauh apa, sehingga patut diduga bahwa sudah ada yang terinfeksi COVID-19 namun tidak bergejala atau belum diketahui karena belum dilakukan swab/PCR test. "Oleh karena itu, gunakan masker secara benar, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer serta menghindari kerumunan," kata Juru Bicara Satgas COVID-19 Dumai dr Syaiful. Pemerintah Kota Dumai saat ini sudah menerbitkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 65 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, dan akan diberlakukan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan. Kemudian diharapkan masyarakat untuk menunda kegiatan apapun yang bersifat mengumpulkan massa atau menimbulkan keramaian, termasuk membatasi kegiatan penyelengaraan jenazah dan yang sejenisnya.

DUMAI – Pelayanan uji kendaraan bermotor Kota Dumai untuk sementara dialihkan ke Unit Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru karena Dumai belum ada perangkat sistem bukti lulus uji elektronik atau BLUE.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai Asnar menyebutkan, pelayanan PKB ditumpangkan sementara ke Pekanbaru agar pelayanan tidak terhenti dan menunggu kesediaan anggaran pengadaan sistem BLU Elektronik tersebut.

“Sehubungan belum adanya perangkat sistem BLU Elektronik pada UPT Pengujian Kenderaan Bermotor Dinas Perhubungan Dumai, maka untuk sementara kita menumpang uji di UPT Pengujian Kenderaan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru,” kata Asnar, Selasa (15/9/2020).

Dijelaskan, kerjasama pengalihan pelayanan uji kendaraan bermotor ini, lanjutnya, dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Yuliarso.

Kendala dalam pelayanan uji kendaraan di UPT PKB Dumai yaitu penundaan pengadaan perangkat sistem BLU Elektronik karena anggaran dialihkan untuk penanganan dan pencegahan corona virus disease 2019 atau Covid-19 di lingkungan Pemkot Dumai.

“Anggaran pengadaan terpaksa dialihkan untuk penanganan Covid-19, namun tetap diusahakan sebelum akhir tahun ini,” sebutnya.

Sistem BLU Elektronik ini merupakan program nasional, dan khusus di Riau ada beberapa daerah belum mempunyai perangkat BLU E selain Dumai, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti dan lainnya.

Untuk kedepan, setelah perangkat BLU Elektronik ini terpasang di UPT PKB Dumai, Dishub akan mencontoh pelaksanaan di Kabupaten Rokan Hulu karena pelayanan bagus, dan sejumlah staf teknis sudah mengikuti studi banding.

“Pelaksanaan uji kendaraan bermotor Dumai akan mencontoh Kabupaten Rokan Hulu karena pelayanan hanya 25 menit siap dan sesuai ketentuan peraturan daerah sebesar tidak lebih seratus ribu rupiah,” ujarnya.

UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Dumai juga akan membuat surat edaran ke masyarakat dan perusahaan supaya membayar biaya KIR sesuai Perda yaitu Rp82.500 per kendaraan dengan waktu 25 menit kartu KIR sudah siap. (arh)