JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mochamad Basuki Hadimuljono, hari ini akan menyambangi KPK. Lalu, apa yang akan dibahas?
Jubir Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati mengatakan KPK bakal memberikan penguatan integritas bagi para penyelenggara negara. Hari ini pembekalan antikorupsi korupsi itu diberikan kepada jajaran Kementerian PUPR.
“Menteri PUPR Mochamad Basuki Hadimuljono, Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal T. Iskandar, dan jajaran eselon satu lainnya meliputi enam Direktur Jenderal dan dua Kepala Badan beserta pasangan masing-masing dijadwalkan hadir secara langsung,” kata Ipi kepada wartawan, Kamis (25/5/2023).
Pembekalan antikorupsi ini akan disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Penguatan antikorupsi di Kementerian PUPR ini turut melibatkan jajaran Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.
Ipi mengatakan dalam upaya pencegahan korupsi, Kementerian PUPR dan KPK telah melakukan serangkaian kerja sama. Salah satunya kajian terkait infrastruktur.
“Kajian KPK tahun 2017 ini memetakan beberapa tipologi praktik korupsi yang terjadi terkait infrastruktur jalan, yakni perbuatan curang oleh pemborong, pengawas, penerima pekerjaan, dan praktik ijon pekerjaan,” tutur Ipi.
KPK juga mendapati praktik korupsi yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, sampai dengan pengawasan. Modus korupsi paling banyak ditemukan berupa suap dan penyalahgunaan kewenangan.
Ipi mengatakan dalam survei penilaian integritas (SPI) 2022, Kementerian PUPR meraih skor 73,59 dari rata-rata nasional 71,94. Skor ini turun dari sebelumnya di tahun 2021 meraih 82,64.
Setidaknya ada delapan titik rawan korupsi di Kementerian PUPR yang ditemukan KPK merujuk pada hasil SPI 2022. Resiko itu mulai dari penyalahgunaan dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa hingga jual beli jabatan dalam promosi dan mutasi.
Ipi mengatakan lewat program penguatan integritas atau executive briefing ini diharapkan mampu mencegah terjadinya praktik korupsi para penyelenggara negara.
“Executive Briefing merupakan pembekalan antikorupsi yang KPK usung melalui program PAKU Integritas yang meliputi dua kegiatan utama. Yaitu Pembekalan Antikorupsi (Executive Briefing) bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan Diklat Pembangunan Integritas bagi para penyelenggara negara,” tutur Ipi.
“Kementerian PUPR merupakan kementerian kedua yang menerima pembekalan antikorupsi di tahun 2023 setelah Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya, KPK akan memberikan pembekalan yang sama kepada Kementerian BUMN,” tambahnya.
Sumber: detik.com
