Sebulan Pascabencana, Pemerintah Percepat Pemulihan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat Lebih Kuat dan Berkelanjutan
KEMENKO PMK — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan update progres penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, tepat satu bulan pascabencana.
Hal ini disampaikannya saat melakukan peninjauan langsung dan mengecek perkembangan penanganan bencana Sumatra, di Pusat Informasi dan Media Center Komdigi Aceh, pada Kamis (25/12/2025).
Menko PMK menegaskan bahwa percepatan pemulihan terus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, meliputi pembangunan hunian warga, pemulihan konektivitas dan transportasi, layanan kesehatan dasar, tata kelola sumber daya alam, distribusi bantuan logistik, hingga kesiapan pelayanan pendidikan.
Ia menyampaikan, pemerintah hadir langsung di lapangan untuk memastikan seluruh langkah tanggap darurat dan pemulihan berjalan tanpa henti, termasuk menjelang pergantian tahun. “Kami hadir untuk memastikan percepatan langkah-langkah tanggap darurat dan pemulihan tetap dilaksanakan terus berjalan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur. Semua terus bekerja demi masyarakat,” ujar Menko PMK.
Pratikno menjelaskan, dari total 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, sebanyak 12 kabupaten/kota telah memasuki fase transisi menuju pemulihan. Sementara itu, di Provinsi Aceh masih terdapat 11 kabupaten yang memperpanjang status tanggap darurat guna memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi secara maksimal.
Terkait hunian, Menko PMK menyampaikan pembangunan hunian sementara (huntara) dan persiapan hunian tetap (huntap) terus dipercepat. Di Sumatra Barat, pembangunan huntara telah berjalan di 6 kabupaten/kota, di Sumatra Utara di 3 kabupaten/kota, sementara di Aceh telah dimulai di satu kabupaten dan terus dipercepat di wilayah lainnya.
“Percepatan pembangunan hunian ini terus dilakukan. Penyiapan lahan oleh pemerintah daerah dan pembangunannya dikerjakan bersama-sama, dikoordinasikan BNPB, dengan dukungan TNI-Polri organisasi masyarakat elemen masyarakat bahu membahu membantu,” jelasnya.
Dalam aspek konektivitas dan transportasi, Menko PMK mengungkapkan bahwa dari 81 ruas jalan nasional terdampak di tiga provinsi, sebanyak 72 ruas atau hampir 90 persen telah kembali berfungsi. Sisanya masih dalam proses percepatan penanganan agar distribusi logistik dan akses layanan darurat semakin lancar.
Pemulihan layanan kesehatan dasar juga terus berjalan. Menko PMK menyampaikan bahwa seluruh rumah sakit pemerintah di wilayah terdampak telah kembali beroperasi, meskipun sebagian masih belum maksimal. Ratusan puskesmas juga telah kembali melayani masyarakat dengan dukungan tenaga kesehatan dan relawan.
“Terima kasih kepada ratusan dokter relawan dari berbagai perguruan tinggi yang bersedia berjibaku di lapangan dan di pengungsian. Ini sangat membantu pelayanan kesehatan masyarakat terdampak,” ujarnya.
Pada aspek distribusi bantuan, Menko PMK memastikan stok logistik di titik utama dalam kondisi memadai dan terus diupayakan menjangkau desa-desa terisolasi melalui jalur darat dan udara. Upaya luar biasa dilakukan oleh petugas dan relawan untuk memastikan bantuan, termasuk pangan, BBM, dan LPG, dapat menjangkau seluruh masyarakat terdampak.
Menko PMK juga menegaskan komitmen pemerintah dalam tata kelola sumber daya alam dan lingkungan. Pemerintah pusat telah mencabut izin pemanfaatan lahan skala besar serta melakukan penyegelan terhadap aktivitas perusahaan tambang yang berisiko merusak lingkungan. “Ini adalah sikap tegas pemerintah bahwa ke depan kita harus menjadi lebih baik, bukan semata-mata memulihkan keadaan semula, tapi membuatnya lebih baik,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, Menko PMK menyampaikan bahwa sekitar 65 persen sekolah di Aceh telah disiapkan untuk kembali beroperasi, sementara di Sumatra Barat dan Sumatra Utara tingkat kesiapan operasional sekolah telah mendekati 90 persen. “Pemerintah terus berkomitmen melalui berbagai upaya agar proses belajar mengajar formal kembali berjalan pada Januari 2026,” ucapnya.
Menutup pernyataannya, Menko PMK menegaskan bahwa seluruh upaya pemulihan merupakan mandat langsung Presiden Republik Indonesia.
“Arahan Bapak Presiden sangat jelas dan tegas agar semua terus bekerja tanpa henti mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk percepatan penanganan bencana sampai kehidupan dan penghidupan masyarakat bisa dipulihkan bahkan menjadi lebih baik,” ujar Pratikno.
Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK juga menyampaikan empati, doa, dan harapan kepada masyarakat terdampak bencana. “Kepada bapak ibu warga Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, kami terus berdoa semoga bapak ibu dalam keadaan sehat dan kuat menghadapi cobaan ini. Pemerintah bekerja keras luar biasa membantu bapak ibu semuanya,” ujar Menko PMK.
Menko PMK mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap dinamika cuaca yang masih berpotensi hujan, serta mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus memberikan dukungan kepada warga terdampak.
“Marilah kita sama-sama berdoa serta memberikan dukungan penuh kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana agar kehidupan dan penghidupannya segera pulih kembali, bahkan pulih jauh lebih baik. Marilah kita sambut 2026 dengan penuh harapan, bahu-membahu, bangkit bersama membangun Indonesia yang jauh lebih baik,” pungkasnya.
Sumber : Kemenko PMK
