KEMENKO PMK – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Tertentu Kemenko PMK, di Aula Heritage Kemenko PMK, pada Jumat (30/1/2026).
Pelantikan ini mencakup 19 pejabat yang terdiri dari 4 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk rotasi jabatan di beberapa Asisten Deputi (Asdep) yakni Asdep Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa; Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar; serta Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan.
Adapun terdapat 15 Pejabat Fungsional Tertentu yang dilantik, terdiri dari jabatan fungsional Analis Kebijakan, Pranata Komputer, Perencana, dan Analis Hukum.
Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja birokrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PMK sebagai koordinator kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
Pejabat yang dilantik diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga serta memastikan kebijakan pemerintah berjalan secara terintegrasi dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Pratikno menekankan bahwa tantangan pembangunan manusia saat ini semakin kompleks, mulai dari isu keluarga, kesehatan, pendidikan, penguatan karakter bangsa, hingga penanggulangan bencana. Oleh karena itu, peran Kemenko PMK sebagai simpul koordinasi menjadi semakin krusial.
“Kemenko PMK harus menjadi penggerak orkestrasi kebijakan pembangunan manusia. Tidak bisa lagi bekerja secara sektoral. Yang dibutuhkan adalah integrasi program, keselarasan kebijakan, dan keberanian untuk melakukan terobosan demi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Pratikno juga menyoroti pentingnya loyalitas, dedikasi, dan kerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Ia mengingatkan bahwa semua pejabat yang dilantik bukan hanya berdasarkan keputusan individu, melainkan hasil kesepakatan bersama. Memadukan konsep kementerian yang cerdas dan humanis.
Dalam penerapannya, konsep kementerian cerdas dan humanis menekankan keseimbangan antara kinerja dan kemanusiaan melalui penerapan work life balance yang sehat, budaya inovasi yang berkelanjutan, serta kolaborasi yang solid lintas unit dan sektor. Dengan lingkungan kerja yang saling mendukung, aparatur didorong untuk berpikir kreatif, bekerja adaptif, dan membangun sinergi, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif, tetapi juga berangkat dari empati dan kepedulian terhadap manusia dan masyarakat.
“Kementerian yang cerdas lahir dari kerja bersama yang saling melengkapi, sementara kementerian yang humanis tumbuh dari kepedulian, saling menghargai, dan keberanian untuk saling mengingatkan. Kemajuan tidak dibangun oleh satu orang, melainkan oleh tim yang mampu bergerak cepat, namun tetap berpegang pada nilai, etika, dan kebermanfaatan bagi sesama,” kata Pratikno.
Sumber : Kemenko PMK
