KEMENKO PMK — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno berkoordinasi langsung dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam penanganan bencana tanah bergerak yang terjadi di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jumat (6/2/2026). Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan langkah penanganan di lapangan berjalan cepat, terukur, dan mengutamakan keselamatan masyarakat terdampak.
Menko PMK dalam kesempatan itu menyampaikan duka mendalam kepada masyarakat yang terdampak, khususnya keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi, seraya menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir dan memastikan keselamatan serta pemenuhan kebutuhan dasar warga selama masa penanganan bencana.
Menko PMK mengarahkan agar seluruh jajaran kementerian/lembaga terkait bersama pemerintah daerah bergerak cepat, responsif, dan saling terkoordinasi dalam menangani dampak bencana tanah bergerak tersebut, baik pada fase tanggap darurat maupun langkah lanjutan.
“Penanganan harus dilakukan secara cepat dan terukur. Keselamatan warga menjadi prioritas utama, sekaligus memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi sejak masa tanggap darurat,” ujar Menko PMK Pratikno.
Selain itu, Menko PMK juga berkoordinasi secara intensif dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto untuk memastikan percepatan penyiapan hunian sementara bagi para korban, sebagai solusi awal yang layak dan aman sebelum ditetapkannya langkah penanganan jangka menengah dan jangka panjang bagi masyarakat terdampak.
“Hunian sementara harus segera disiapkan agar warga dapat tinggal di tempat yang aman dan layak, sembari pemerintah melakukan penanganan lanjutan dan pemetaan risiko ke depan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan kegiatan peribadatan tetap berjalan, mengingat akan memasuki Bulan Ramadan,” kata Pratikno.
Pratikno turut menugaskan Staf Khusus Bidang Kerukunan Beragama Kemenko PMK Ulun Nuha untuk mengawal secara langsung penanganan bencana tersebut, termasuk memastikan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berjalan efektif, serta menjamin penanganan terhadap masyarakat terdampak dilakukan secara inklusif, responsif, dan berkeadilan.
Berdasarkan informasi sementara yang diterima, bencana tanah bergerak tersebut mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bangunan rumah warga, sekolah, hingga pesantren. Hingga saat ini, seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah masih terus bekerja melakukan pendataan kerusakan bangunan yang terjadi.
Selain itu, langkah cepat juga dilakukan oleh pemerintah melalui BNPB bersama pemerintah untuk melakukan penanganan awal dengan mendirikan tenda-tenda pengungsian serta menyalurkan berbagai bantuan logistik dan kebutuhan dasar kepada masyarakat terdampak, sebelum selanjutnya warga dialihkan ke hunian sementara yang saat ini tengah dipercepat pembangunannya oleh BNPB.
Sumber : Kemenko PMK
