JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai lembaga pengelola investasi strategis nasional. Peluncuran ini dijadwalkan berlangsung pada 24 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta. Danantara dibentuk untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara dan mengoptimalkan investasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Danantara akan bertindak sebagai badan investasi yang mengelola portofolio aset negara, mirip dengan Temasek Holdings di Singapura. Dengan skema ini, diharapkan aset-aset strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dikelola dengan lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam tahap awal, Danantara akan menerima suntikan modal sebesar Rp 1.000 triliun atau sekitar USD 61 miliar. Lembaga ini juga akan mengelola aset-aset strategis dari beberapa BUMN besar, seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID. Dengan total aset yang dikelola mencapai USD 900 miliar atau sekitar Rp 14.715 triliun, Danantara diharapkan mampu bersaing dengan lembaga investasi global lainnya.
Salah satu fokus utama Danantara adalah meningkatkan investasi di sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, infrastruktur, dan industri hilir. Investasi di bidang ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri serta mempercepat proses industrialisasi yang mendukung perekonomian Indonesia.
Pembentukan Danantara merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita Prabowo, yaitu visi besar yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%. Dengan pengelolaan investasi yang lebih efektif dan terstruktur, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.
Selain itu, Danantara diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan alternatif bagi proyek-proyek infrastruktur skala besar yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang. Dengan cara ini, pemerintah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pinjaman luar negeri, tetapi dapat mengoptimalkan potensi investasi dalam negeri.
Dalam aspek tata kelola, Danantara akan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ketat. Pemerintah berencana membentuk dewan pengawas independen yang terdiri dari pakar ekonomi, akademisi, dan profesional di bidang investasi untuk memastikan bahwa pengelolaan aset negara dilakukan secara optimal dan sesuai dengan kepentingan nasional.
Keberadaan Danantara juga diharapkan dapat menarik minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan adanya lembaga investasi yang kuat dan terstruktur, Indonesia dapat memberikan jaminan stabilitas serta kepastian hukum bagi para investor global yang ingin menanamkan modalnya di sektor-sektor strategis dalam negeri.
Meski memiliki potensi besar, pembentukan Danantara juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah memastikan koordinasi yang baik antara pemerintah dan BUMN, serta mengatasi potensi resistensi dari berbagai pihak yang mungkin khawatir dengan sentralisasi pengelolaan aset. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang baik serta regulasi yang jelas agar Danantara dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.
Dengan peluncuran Danantara, Indonesia memasuki era baru dalam pengelolaan investasi strategis negara. Jika dijalankan dengan baik, lembaga ini dapat menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing nasional, serta membawa Indonesia menuju visi sebagai kekuatan ekonomi global di masa depan.
Dirangkum dari berbagai sumber
