DUMAI — Pemerintah Kota Dumai dibawah kepemimpinan H Paisal, SKM., MARS., membuat gebrakan besar usai dilantik menjadi Walikota pada 29 Februari 2021 lalu. Tag line gerak laju sang pemimpin langsung menyusun tahapan penyelesaian berbagai persoalan mulai dari Sampah, Infrastruktur hingga kesehatan yang diberi nama program khidmat kesehatan. Namun sejauh mana janji politik itu hadir untuk masyarakat..?
Berawal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), pemerintah memastikan masyarakat yang memiliki Kartu tanda penduduk (KTP) Dumai bisa mendapatkan pelayanan dan berobat gratis. RSUD memberikan seluruh pelayanan kesehatan dan pengobatan selama di Instalasi Gawat Darurat (IGD) secara gratis bagi warga yang memiliki KTP Dumai.
“Bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, cukup bawa KTP maka langsung dilayani di IGD,” ujar Kepala Dinas Kesehatan, dr Syaiful, MKM, kepada media.
Program berobat gratis juga berlaku di pelayanan untuk rawat inap. Pemerintah membebaskan biaya bagi masyarakat yang butuh penanganan kesehatan dan rawat inap khusus kelas III, hal ini berlaku bagi seluruh kalangan. “Asal dia warga Dumai, punya KTP maka dapat pelayanan gratis,” tegas Syaiful.
Tidak cukup di RSUD, pelayanan berobat gratis sebagai bentuk khidmat kesehatan pemerintah, juga memfasilitas rujukan gratis ke luar kota. Syaiful menjelaskan untuk rujuk ke Pekanbaru pemerintah sudah mempersiapkan ambulance gratis sebagai transportsi untuk di dalam dan luar kota, serta dua orang pendamping yang setiap waktu siaga di Pekanbaru.
“Banyak warga bingung saat di Pekanbaru bagaimana mendapatkan pelayanan kesehatan, jadi kita siapkan di sana pendamping yang akan mendampingi keluarga pasien mengurus segala sesuatu yang dibutuhkan,” terang Syaiful.
Lebih jelasnya, Walikota Dumai, H Paisal, SKM, Mars menerangkan bahwa pemerintah tidak saja mempersiapkan transportasi ambulan gratis dan pendamping, bahkan keluarga pasien difasilitasi tempat menginap di mess pemda selama di Pekanbaru.
“Kita bantu mulai dari keberangkatan, pengurusan di Pekanbaru, serta pendamping yang akan mengarahkan dan membantu segala pengurusan keluarga pasien di rumah sakit sampai tempat penginapan yang sudah dipersiapkan di mess pemda. Seluruh warga Dumai bisa mendapatkannya secara gratis,” jelas Walikota, kepada media.
Untuk di dalam kota, Lanjut Kepala Dinas Kesehatan, masyarakat Dumai juga bisa memperoleh fasilitas dan pelayanan kesehatan secara gratis selain di RSUD, yakni Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Disini, warga bisa mendapat pelayanan juga dengan bermodalkan KTP.
Berbagai pelayanan kesehatan yang bisa di dapatkan di Puskesmas seperti penanganan darurat, serta ambulan rujukan ke RSUD.
“Melalui sahabat Ambulan, pemerintah sudah mempersiapkan di setiap Puskesmas Ambulan yang bisa dihubungi kapan saja dibutuhkan untuk penjemputan pasien dan pengantaran rujuk ke RSUD jika membutuhkan penanganan lebih serius,” terang Syaiful.
Anggaran Bidang Kesehatan
Kadiskes menjelaskan program pengobatan gratis dari pemerintah setiap tahunnya mengalami peningkatan dan perbaikan. Mulai diberlakukan sejak 2021 pasca Walikota Dilantik, Khidmat Kesehatan terus berinovasi.
Tahun 2021 pemerintah mengalokasikan sekitar 13 sampai 14 persen dari total APBD Dumai untuk bidang kesehatan. Hal itu diperuntukkan diantaranya pembiayaan obat dan fasilitas kesehatan untuk masyarakat.
“Seluruh penanganan dan fasilitas kesehatan yang digratiskan untuk warga sudah ditanggung oleh pemerintah. Oleh karena itu menurut aturan bahwa alokasi bidang kesehatan yang seharusnya 10 persen dari total APBD, namun kita harus mempersiapkan sampai 14 persen,” sebut Syaiful.
Demikian juga halnya alokasi untuk jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah, lanjut Syaiful dibutuhkan sekitar Rp45 miliar setiap tahun dimana 55 persen dibantu pemerintah Provinsi dan 45 persen pembiayaan ditanggung oleh APBD.
“Sebanyak 88 persen warga Dumai sudah mendapat jamina kesehatan, untuk pembiayaan premi BPJS sekitar 90 ribu jiwa sudah menjadi peserta,” terangnya.
Syaiful menjelaskan, sampai hari ini pemerintah masih menawarkan jaminan kesehatan gratis bagi warga Dumai yang mengalami tunggakan di BPJS, hal itu merupakan wujud khidmat kesehatan dimana pemerintah berupaya hadir ditengah persoalan kesehatan masyarakat.
Pemerintah menawarkan bagi peserta BPJS menunggak untuk beralih kepada jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah. Namun terkait tunggakan kepada BPJS pemerintah akan berupaya mencarikan solusi terbaik bagi masyarakat.
“Saat ini ada 15 ribu warga Dumai menunggak dengan total biaya sekitar 15 miliar. Untuk itu kita tawarkan agar beralih ke jaminan kesehatan pemerintah melalui Dinas Kesehatan untuk pelayanan kelas III,” sebut Syaiful.
Seluruh upaya pemerintah Dumai dalam menjamin pelayanan kesehatan betul-betul bisa di dapatkan oleh seluruh masyarakat Dumai tanpa memandang derajat merupakan bagian dari khidmat kesehatan kepemimpinan Walikota H Paisal.
Guna memastikan segala program kesehatan tepat sasaran serta benar-benar dinikmati dan dirasakan masyarakat. Syaiful menjamin jika dilapangan mendapati kekeliruan atau adanya ketidak sesuaian dengan program pemerintah tersebut dapat melaporkan langsung kepada Dinas Kesehatan.
“Jika ada yang tidak sesuai dilapangan, bisa melaporkan ke kami Dinas Kesehatan, atau bisa langsung menghubungi saya,” demikian Syaiful. (es)
