KEMENKO PMK — Asisten Deputi Penanganan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Merry Efriana menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat koordinasi penanggulangan bencana nasional.
Hal itu disampaikan Merry saat menghadiri peluncuran Indonesia Humanitarian Coordination Platform (IHCP) yang diselenggarakan UN OCHA dan organisasi masyarakat, pada Selasa (19/8/2025).
Merry menyampaikan, pemerintah berkomitmen memperkuat sistem penanggulangan bencana, tidak hanya dari sisi kebijakan, tetapi juga melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat, lembaga internasional, sektor swasta, dan akademisi.
“Sinergi ini sangat penting untuk memastikan masyarakat terdampak bencana mendapatkan perlindungan, layanan, dan pemulihan secara cepat, tepat, dan inklusif,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Merry menekankan pentingnya kapasitas daerah dan aktor lokal sebagai garda terdepan penanggulangan bencana. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pengambilan keputusan serta memperkuat kesiapsiagaan berbasis komunitas.
“Partisipasi Kemenko PMK dalam forum IHCP juga menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara agenda penanggulangan bencana dan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan, IHCP diharapkan menjadi platform strategis yang memastikan respons kemanusiaan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberi dampak nyata bagi masyarakat terdampak bencana.
Pertemuan IHCP kali ini membahas isu-isu strategis, antara lain penguatan koordinasi multi-pemangku kepentingan, peningkatan peran aktor lokal dan nasional dalam kepemimpinan aksi kemanusiaan, serta advokasi pendanaan yang fleksibel dan berkelanjutan. Forum juga menekankan perlunya kolaborasi erat antara pemerintah, lembaga internasional, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat kesiapsiagaan, mempercepat tanggap darurat, dan meningkatkan efektivitas layanan kemanusiaan.
Kehadiran Kemenko PMK dalam forum ini menegaskan kembali posisinya sebagai motor penggerak koordinasi penanggulangan bencana yang inklusif, kolaboratif, dan berpihak pada masyarakat terdampak.
Sumber :Kemenko PMK
