KEMENKO PMK — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Penanggulangan Kebencanaan melalui Kolaborasi Multipihak Tahun 2025, dengan fokus pada sektor akademisi dan media, di Jakarta, pada Senin (27/10/2025).
Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK Merry Efriana menegaskan, pentingnya peran akademisi dan media dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana nasional. Akademisi memiliki peran strategis dalam memberikan dasar ilmiah dan analisis kebijakan kebencanaan, sementara media berfungsi sebagai jembatan informasi publik untuk membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko bencana.
Kolaborasi lintas sektor ini, kata Merry, menjadi fondasi penting dalam menghasilkan laporan kebencanaan yang tidak hanya akurat, tetapi juga berdampak pada kebijakan dan tindakan nyata di lapangan.
“Laporan penanggulangan kebencanaan bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga cerminan sejauh mana kolaborasi nyata telah terbangun dalam sistem penanganan bencana nasional. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat ketangguhan bangsa terhadap berbagai potensi bencana,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan berbagai perguruan tinggi, lembaga riset, serta media massa nasional dan daerah. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi multipihak dalam penyusunan laporan kebencanaan yang komprehensif, berbasis data, serta mendukung kebijakan nasional penanggulangan bencana.
Merry menyampaikan, Kemenko PMK mendorong agar proses penyusunan laporan dilakukan secara kolaboratif, melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor, dan menghasilkan keluaran yang tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga menjadi rujukan strategis bagi kebijakan dan praktik penanggulangan bencana di lapangan.
Laporan ini diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan Indonesia Disaster Management Summit (IDMS) 2025 sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan penanggulangan bencana yang terintegrasi, inklusif, berbasis ilmu pengetahuan, dan berorientasi pada aksi nyata di masyarakat.
Sumber :Kemenko PMK
