KEMENKO PMK — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria yang dilaksanakan secara hybrid, pada Senin (16/6/2025).
Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, Merry Efriana, dan diikuti oleh perwakilan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dari wilayah terdampak.
Dalam sambutannya, Merry Efriana menegaskan pentingnya respons terhadap KLB Malaria harus dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Ia mendorong kolaborasi dan koordinasi lintas sektor dan pelibatan seluruh unsur satuan tugas.
“Kolaborasi lintas sektor dan percepatan pembiayaan merupakan kunci utama dalam merespons KLB ini. Kami mendorong pemerintah daerah untuk segera mengoptimalkan peran Satuan Tugas di daerah masing-masing,” ujarnya.
Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), BNPB, serta para sekretaris daerah dari wilayah terdampak seperti Kabupaten Nias Selatan, Rokan Hilir, Pohuwato, Aceh Singkil, dan Boalemo.
Dalam sesi diskusi, mengemuka berbagai isu krusial seperti keterbatasan anggaran, kebutuhan tenaga kesehatan, penanganan limbah, dan sanitasi di wilayah terdampak. Pemerintah daerah diminta segera menggerakkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor untuk mendukung percepatan penanganan.
Sebagai tindak lanjut, para peserta rapat sepakat bahwa pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, harus segera melakukan koordinasi menyeluruh dengan seluruh OPD dan pihak perusahaan di wilayahnya untuk menangani KLB Malaria secara terpadu dan berkelanjutan. BNPB diminta mempercepat proses pencairan Dana Siap Pakai (DSP) kepada daerah terdampak serta memantau pelaksanaan penanganan darurat.
Kemudian, Kemendagri diharapkan memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah serta memfasilitasi koordinasi antar kepala daerah, dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain.
Kemendes PDTT juga diharapkan dapat mengarahkan pemerintah desa dalam menyusun dan menganggarkan kegiatan penanggulangan KLB. Sementara itu, Kementerian Kesehatan akan terus melakukan pemantauan situasi dan perkembangan KLB Malaria serta secara rutin menyampaikan laporan bulanan kepada Kemenko PMK sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan lebih lanjut.
Asdep Merry Efriana menyatakan bahwa Kemenko PMK berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan KLB Malaria secara berkala, guna memastikan seluruh langkah penanganan berjalan efektif, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Sumber :Kemenko PMK
