Jakarta, 1 Agustus 2025 – Kemenko PMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana mengadakan Rapat Koordinasi Lanjutan terkait Mekanisme Teknis Pelaksanaan EDRR (Emergency Disaster Risk Reduction) Indonesia 2025. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2025 dan dihadiri oleh perwakilan dari kementerian/lembaga, TNI/Polri, pemerintah daerah, NGO, serta perguruan tinggi yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pameran dan rangkaian agenda EDRR.
Rapat ini bertujuan untuk mendukung persiapan EDRR Indonesia 2025 yang akan berlangsung pada 13–15 Agustus 2025 di JIExpo Kemayoran. Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana, Andre Notohamijoyo.
Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai aspek teknis penyelenggaraan pameran EDRR Indonesia 2025, termasuk pembagian lokasi booth, tata letak pameran, dan sistem registrasi peserta. Setiap instansi diimbau untuk mematuhi ketentuan teknis pelaksanaan, termasuk standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3L), guna memastikan kegiatan berlangsung secara tertib dan aman.
Andre Notohamijoyo menegaskan bahwa EDRR Indonesia 2025 adalah platform strategis untuk mempromosikan inovasi teknologi kebencanaan dan memperkuat ketangguhan masyarakat terhadap bencana. Ia menekankan pentingnya sinergi antara semua pihak untuk mencapai tujuan strategis pameran ini.
Focus Group Discussion (FGD) bertema “Early Warning for All” juga akan diadakan, menghadirkan pembicara dari BNPB, BMKG, Badan Geologi, DPR RI, UNOCHA, akademisi, dan praktisi kebencanaan. FGD ini bertujuan untuk membahas penguatan sistem peringatan dini berbasis partisipatif dan adaptif.
Kemenko PMK juga mengoordinasikan penyelenggaraan Paviliun Pasar Penyintas yang melibatkan 20 pelaku UMKM binaan dari berbagai daerah, menampilkan produk yang mengangkat kearifan lokal dan nilai-nilai ketangguhan pascabencana.
Dengan adanya Rapat Koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak dapat berkolaborasi secara efektif untuk menyukseskan EDRR Indonesia 2025 dan meningkatkan kesiapsiagaan nasional terhadap risiko bencana. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan seluruh program yang dijalankan. (1/8/2025)
Sumber :Kemenko PMK
