Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya percepatan pengurangan risiko bencana banjir di wilayah Jabodetabekpunjur. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui kunjungan kerja ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten pada Jumat, 11 Juli 2025.
Dr. Andre Notohamijoyo, Asisten Deputi Bidang Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari konsolidasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun Rancangan Instruksi Presiden (R-Inpres) terkait percepatan pengurangan risiko bencana banjir.
“Presiden RI telah memberikan arahan sejak banjir besar di awal Maret untuk segera menyusun R-Inpres sebagai alat kerja lintas sektor. Kunjungan ini penting untuk menggali masukan langsung dari daerah, agar R-Inpres tidak menjadi dokumen formalitas, tapi betul-betul implementatif,” ujar Dr. Andre.
Banten menjadi wilayah strategis dalam pengendalian banjir, terutama sebagai daerah hilir dari Sungai Cisadane, Cidurian, dan Kali Angke, yang kerap memicu luapan di wilayah Tangerang Raya.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten, Nana Suryana, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah isu utama yang perlu masuk dalam draf Inpres.
“Permasalahan banjir di Tangerang Raya bukan hanya karena curah hujan tinggi, tapi juga kiriman air dari sungai besar. Masalah drainase, alih fungsi lahan, dan kewajiban pengembang membangun fasilitas umum yang juga berfungsi sebagai area resapan air juga harus diperkuat dalam regulasi,” jelas Nana.
Diharapkan, hasil konsolidasi ini akan memperkuat isi R-Inpres sebagai panduan strategis dalam pengendalian banjir terpadu lintas wilayah di Jabodetabekpunjur.
Sumber :Kemenko PMK
