Kemenko PMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Andre Notohamijoyo beserta tim melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan diskusi lintas sektor ke BPBD Kabupaten Kulon Progo pada Jumat, (20/6/2025). Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu wilayah yang memiliki risiko bencana tinggi di Indonesia dengan potensi bencana seperti kekeringan, banjir, gempa tektonik dan tsunami. Di sisi lain Kulon Progo adalah kabupaten yang memiliki obyek vital nasional yaitu Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) dan bagian dari jalur jalan raya nasional yang membentang di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa (Samudera Hindia). Gempa besar yang melanda Yogyakarta pada tahun 2006 dengan episentrum di Samudera Hindia menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat di sana.
Pertemuan dihadiri oleh Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo beserta jajaran pimpinan BPBD. Kalak menekankan bahwa kekeringan merupakan salah satu masalah utama yang kerap dihadapi oleh masyarakat di Kulon Progo, terutama di wilayah perbukitan Menoreh. BPBD berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dengan melakukan penyediaan air bersih menggunakan anggaran tak terduga.
Selain itu, BPBD juga berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk menjaga sumber mata air dan melakukan penanaman pohon di sekitar sumber air. “BPBD Kulon Progo telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kekeringan, termasuk pengelolaan sumber air yang lebih baik. Kami juga telah mengembangkan sistem pengelolaan air hujan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan air bersih dan pengembangan pertanian”, ujarnya.
Asdep Andre menyampaikan perlunya tata kelola air hujan yang lebih baik dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk penyediaan air bersih dan pengembangan pertanian. Ia menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan bencana dan tata kelola air serta mengungkapkan keprihatinan terhadap alih fungsi lahan yang mengurangi ruang terbuka hijau dan mengganggu resapan air, yang berpotensi meningkatkan risiko banjir. “Diperlukan konsolidasi lebih lanjut untuk memanfaatkan air hujan dalam mengatasi kekeringan di Kulon Progo”, ujar Asisten Deputi Andre. Ia menyatakan bahwa menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai penghematan air dan pengelolaan sumber daya air.
Kalak menambahkan bahwa saat ini BPBD Kulo Progro terus memperkuat implementasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), melalui edukasi kepada siswa tentang cara menghemat air dan menghadapi bencana serta mengungkapkan rencana untuk meningkatkan statusnya menjadi setara dinas pada tahun 2025, serta menambah pos pemadam kebakaran untuk meningkatkan respons terhadap bencana.
Kemenko PMK dan BPBD Kulon Progo berkomitmen untuk terus berkoordinasi dan berkolaborasi dalam menghadapi tantangan bencana di daerah, serta memastikan ketersediaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk masyarakat.
Sumber :Kemenko PMK
