KEMENKO PMK -– Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menunjukkan komitmen kuat dalam penanganan dampak bencana. Melalui serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang intensif.
Kemenko PMK mendorong percepatan pemulihan pascabencana tanah longsor di Kelurahan Batutulis, Kota Bogor. Kegiatan yang berlangsung pada 7 hingga 9 Mei 2025 ini dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kemenko PMK, Monalisa Herawati Rumayar.
Bencana longsor yang melanda kawasan Batutulis sebelumnya telah menimbulkan dampak signifikan, terutama terputusnya akses vital di Jalan Saleh Danasasmita. Ruas jalan ini memiliki peran strategis karena melibatkan kewenangan lintas sektor, yakni Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Kegiatan monev menjadi forum penting yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, BPBD Kota Bogor, Lurah Batutulis dan Lurah Lawang Gintung, serta pihak terkait lainnya.
Dalam arahannya, Monalisa Herawati Rumayar menekankan urgensi percepatan penanganan pascabencana melalui pendekatan yang komprehensif dan menyeluruh.
“Penanganan tidak boleh hanya terpaku pada sektor infrastruktur dan permukiman semata. Kita harus menjangkau kelima sektor utama rehabilitasi dan rekonstruksi secara simultan, yakni permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor,” tegas Monalisa.
Ia menambahkan, percepatan pembangunan kembali akses jalan menjadi hal krusial untuk memastikan aktivitas harian sekitar 100 kepala keluarga di wilayah Lawang Gintung dapat kembali berjalan normal.
“Peran Kemenko PMK di sini sangat vital sebagai orkestrator yang menjalankan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian, menyatukan langkah setiap pemangku kepentingan demi penanganan pascabencana yang optimal,” jelasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Bidang Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kota Bogor, Tri Eko Mardoyo, memaparkan strategi pemerintah daerah. Area terdampak longsor direncanakan akan dialihfungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sementara itu, untuk mengembalikan konektivitas warga, jalur alternatif tengah dirancang melalui lahan milik swasta. Solusi ini disiapkan dengan mempertimbangkan aspek teknis dan sosial secara menyeluruh demi keberlanjutan akses.
Di sisi lain, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Bogor menyoroti pentingnya percepatan penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna).
“Jitupasna adalah fondasi krusial dalam merumuskan langkah-langkah konkret dan terukur untuk mempercepat pemulihan menyeluruh di wilayah terdampak,” ujarnya.
Aspirasi kuat juga datang dari masyarakat. Lurah Batutulis dan Lurah Lawang Gintung menyampaikan harapan agar proses pemulihan segera dipercepat. Gangguan akses jalan yang masih berlangsung telah menyulitkan aktivitas warga, baik dalam hal pendidikan maupun pekerjaan.
Selain pemulihan akses darat, penanganan terhadap terganggunya jalur perkeretaapian yang melintasi lokasi bencana juga menjadi prioritas yang memerlukan penanganan segera. Gangguan ini berdampak pada penurunan kualitas layanan bagi pengguna transportasi umum. Kemenko PMK menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti isu tersebut bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Pemerintah, melalui koordinasi Kemenko PMK dan sinergi lintas instansi, berkomitmen penuh untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak longsor Batutulis. Upaya bersama ini akan terus berjalan demi memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta mengembalikan kehidupan normal pascabencana
Sumber :Kemenko PMK
