PEKANBARU – Sebanyak 10 dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau dilanda banjir. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Sejak tanggal 1 hingga 15 Januari 2024, masyarakat Riau yang terdampak banjir sebanyak 36.541 KK atau 147.301 jiwa.
Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, telah melakukan berbagai upaya, di antaranya, memantau kondisi terkini lapangan, menyebarkan informasi peringatan dini, meningkatkan koordinasi dengan TNI Polri dan seluruh stakeholder terkait, memberikan himbauan kepada masyarakat.
Selanjutnya, Pemprov Riau juga telah melakukan evakuasi warga terdampak banjir, mendirikan tempat pengungsian dan dapur umum serta pos pelayanan kesehatan. Lalu, telah menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan logistik, menyiagakan peralatan kebencanaan.
Kemudian, juga menyediakan perahu karet, mobil ambulan sebanyak 12 unit di Jalan Lintas Timur km 83. Selanjutnya, membentuk posko terpadu, serta pengaturan proses belajar mengajar (daring atau luring) pada sekolah atau satuan pendidikan yang terdampak banjir.
“Pemprov Riau juga telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan puting beliung), terhitung sejak 22 Desember 2023 sampai dengan 31 Januari 2024,” ujar Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar Nasution, Jumat (19/1) di Pekanbaru.
Tidak hanya itu, Pemprov Riau juga telah menyediakan kebutuhan mendesak, bagi masyarakat terdampak banjir, yaitu sembako (beras, lauk pauk, minyak goreng, mie instan, gula, dan telur), air mineral, tenda pengungsi, perahu, selimut dan kelambu.
Kemudian, menyediakan bantuan tikar atau matras, toilet portable, makanan dan perlengkapan bayi, obat-obatan, perlengkapan kebersihan diri (sabun mandi, sikat gigi, odol, dan lain-lain), serta dapur umum.
Lebih lanjut Gubri menyampaikan, meskipun berbagai upaya dan kebutuhan telah disalurkan, masih terdapat berbagai masalah yang dihadapi.
“Sebagian masyarakat enggan mengungsi dengan alasan keamanan harta bendanya, lalu akses jalan dan jembatan yang rusak menghambat penyaluran bantuan, serta terbatasnya jumlah tenda pengungsi dan perahu evakuasi,” jelas Gubri.(mcr)
