PEKANBARU – Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan bahwa isu “Riau Merdeka” yang sempat mencuat di media sosial hanyalah wacana lama yang sudah tidak relevan. Menurutnya, kondisi daerah saat ini kondusif, dan masyarakat lebih memilih fokus pada pembangunan daerah.
“Riau Merdeka saya rasa ya itu wacana lama ya, artinya sejauh ini belum saya lihat ada tokoh yang menggerakkan itu. Di Riau masih adem-adem aja, biasa-biasa saja tidak ada gerakan itu,” kata Gubri Abdul Wahid saat diwawancarai di Pekanbaru, Kamis (14/8/2025).
Gubernur mengimbau agar isu tersebut tidak dibesar-besarkan, karena berpotensi mengganggu konsentrasi pemerintah dan masyarakat dalam membangun Riau.
“Ya, jangan terlalu di framing soal-soal begitu. Kita sekarang ini adalah bagaimana membangun Riau dan membangun Indonesia,” tegasnya.
Abdul Wahid menilai bahwa wacana yang lebih realistis diperjuangkan adalah Daerah Istimewa Riau (DIR), seperti halnya status istimewa yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aceh. Status ini dinilai dapat memberi keleluasaan pengelolaan daerah, mulai dari budaya, pemerintahan, hingga pengelolaan sumber daya alam.
“Yang betul itu ada keinginan Daerah Istimewa Riau. Istimewa kan seperti Jogja dan Aceh,” ungkapnya.
Wacana DIR semakin mendapatkan dukungan luas, salah satunya dari hasil Musyawarah V Lembaga Adat Rumpun Melayu (LARM) se-Sumatera di Pekanbaru, yang menghasilkan rekomendasi penuh terhadap pembentukan DIR.
Ketua Badan Pekerja Perwujudan DIR sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (DPH LAMR), Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, menyampaikan apresiasinya atas dukungan tersebut.
“Alhamdulillah, tentunya kita sangat bersyukur karena LARM se-Sumatera mendukung Daerah Istimewa Riau,” ujarnya pada Ahad (10/8/2025).
Datuk Seri Taufik menjelaskan, dukungan dari berbagai daerah di Sumatera mempertegas bahwa gagasan DIR bukan hanya inisiatif lokal, melainkan aspirasi bersama masyarakat adat Melayu di kawasan ini. Secara geografis, Riau berada di posisi strategis sebagai pintu gerbang Sumatera ke luar negeri, sehingga status istimewa dinilai layak diberikan.
“Dengan peningkatan status pemerintahan ini, adat dan budaya Melayu akan terus terjaga dan berkembang,” terangnya. (Mediacenterriau)
