KEMENKO PMK — Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Lilik Kurniawan menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini (_early warning_) yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Hal tersebut disampaikannya dalam Lokakarya _Early Warning for All_ pada gelaran Emergency Disaster Reduction and Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/8/2025).
Deputi Lilik menyampaikan, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan dalam lima tahun terakhir rata-rata 555 orang meninggal dunia setiap tahun akibat bencana. Salah satu penyebab tingginya angka korban adalah rendahnya keterjangkauan sistem peringatan dini.
“Ketercukupan _early warning_ yang sampai ke masyarakat hanya sekitar 6 persen. Ini yang menjadi masalah besar bagi kita sehingga muncul korban yang besar. Informasi harus diterima semua orang, termasuk penyandang tunarungu dan tunanetra, agar mereka juga harus selamat dari bencana,” ujarnya.
Deputi Lilik menjelaskan, sistem peringatan dini meliputi empat pilar: 1. Pengetahuan Risiko Bencana, diampu BNPB; 2. Deteksi, Observasi, Pemantauan, Analisis, dan Perkiraan, diampu oleh BMKG dan Badan Geologi); 3. Diseminasi Penyebaran Komunikasi Peringatan, diampu oleh Komdigi); 4. Kemampuan Kesiapsiagaan dan Respons Masyarakat, yang menjadi tantangan terbesar yaitu memastikan masyarakat merespons peringatan dengan evakuasi tepat waktu, diampu oleh Kemendagri, Basarnas, TNI, dan Polri.
Dalam kesempatan tersebut, Lilik memberikan penghargaan kepada Puarman, Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C), atas kiprahnya selama 21 tahun dalam mengembangkan Sistem Peringatan Banjir Berbasis Masyarakat.
Lilik juga memperkenalkan platform KITATANGGUH, inisiatif Kemenko PMK untuk memperkuat koordinasi penanggulangan bencana melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan media.
Lokakarya kemudian dilanjutkan dengan
diskusi panel membahas masing-masing pilar sistem peringatan dini, yang menghadirkan narasumber: Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid, Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) Prof Harkunti Pertiwi Rahayu; Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Noer Isrodin Muchlisin, dan Dirjen Administrasi Wilayah Kemendagri Safrizal.
Kegiatan diskusi panel juga menghadirkan penanggap Dewan Pembina IABI Prof Syamsul Maarif, Anggota Komisi
VIII DPR RI Selly Andriany Gantina, Perwakilan UNESCO Ardito Marzoeki. Acara dimoderatori oleh Asdep Penanganan Bencana Kemenko PMK Merry Efriana dan
Analis Kebencanaan UNOCHA Titi Moetijaksi.
“Semua pihak harus terlibat dalam early warning system. Ini soal menyelamatkan setiap nyawa seluruh tumpah darah masyarakat Indonesia dari bencana,” tegas Lilik.
Sumber :Kemenko PMK
