DUMAI – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai menggelar Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) SPP PST BPS Kota Dumai pada Selasa, 18 November 2025.
Sosialisasi dipimpin langsung oleh Kepala BPS Kota Dumai, Hari Prasetyo, SST, M.Si, yang memaparkan secara lengkap tujuan, manfaat, hingga rencana pelaksanaan SE2026 di Kota Dumai.
Dalam paparannya, Hari Prasetyo menjelaskan bahwa SE2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang mengharuskan penyelenggaraan sensus ekonomi setiap sepuluh tahun sekali, tepatnya pada tahun berakhiran enam.
“SE2026 adalah sensus ekonomi kelima di Indonesia. Melalui kegiatan ini, BPS bertujuan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi yang menjadi fondasi perumusan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah,” jelas Hari.
Sensus Ekonomi 2026 akan mencakup seluruh lapangan usaha, kecuali sektor pertanian, pemerintahan, dan aktivitas rumah tangga. Data yang dikumpulkan meliputi: Struktur dan performa perekonomian wilayah, Karakteristik usaha, termasuk UMKM, Penerapan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan, Peta daya saing serta peluang pengembangan usaha.
SE2026 juga ditujukan untuk menjawab berbagai isu strategis, seperti persebaran kegiatan ekonomi, perkembangan usaha baru, hingga kontribusi UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Pendataan SE2026 akan dilaksanakan di 514 kabupaten/kota di 38 provinsi, termasuk Kota Dumai. BPS akan menggunakan metode door to door melalui wawancara langsung serta metode self-enumeration untuk skala usaha tertentu.
Instrumen digital seperti CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), peta wilayah kerja statistik, serta kerangka statistik usaha akan menjadi perangkat utama dalam pendataan.
Pelaksanaan SE2026 berlangsung dalam rentang waktu lima tahun dengan rangkaian kegiatan mulai dari uji coba, penyusunan instrumen, perekrutan petugas, pendataan lengkap, hingga publikasi hasil. Tahun 2026 akan menjadi fokus utama pendataan lengkap di lapangan.
Di Kota Dumai, BPS telah melakukan berbagai bentuk publisitas seperti audiensi dengan Wali Kota, pemasangan baliho, pembentukan relawan SE2026, hingga sosialisasi di kampus dan berbagai forum eksternal.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Kota Dumai, Hari Prasetyo, menekankan pentingnya dukungan seluruh pemangku kepentingan.
“Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya milik BPS, tetapi milik seluruh masyarakat Indonesia. Kami mengajak pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, serta masyarakat luas untuk berpartisipasi aktif. Data yang kita hasilkan akan menjadi dasar dalam memperkuat kemandirian ekonomi Kota Dumai dan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa partisipasi pelaku usaha sangat menentukan kualitas hasil sensus.
“Semakin akurat data yang diberikan, semakin tepat pula kebijakan yang akan dirumuskan pemerintah. Kami berharap seluruh pelaku usaha di Dumai dapat membuka diri saat petugas datang melakukan pendataan,” ujarnya.
Melalui SE2026, BPS menargetkan ketersediaan data yang komprehensif dan berkualitas tinggi untuk mendorong transformasi ekonomi.
Hal ini juga diharapkan menjadi langkah strategis Kota Dumai dalam memetakan kebutuhan pembangunan, menarik investasi, serta memperkuat sektor ekonomi unggulan.***
