DUMAI – Ketua Area Pemuda Dumai, Muhammad Ihsan Nizar, angkat bicara menanggapi penetapan Fahmi Rizal, S.STP, M.Si sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 969/BKPSDM/2025 tertanggal 31 Oktober 2025.
Dalam keputusan tersebut, Fahmi Rizal resmi menggantikan H. Indra Gunawan, S.Sos, M.Si sebagai Sekda definitif. Ihsan menilai penetapan ini perlu dikaji secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Kami mendengar sebelumnya ada tujuh kandidat yang mendaftar sebagai bakal calon Sekretaris Daerah Kota Dumai. Namun dinamika terus berjalan hingga akhirnya mengerucut kepada Bang Fahmi Rizal. Pertanyaan kami, atas dasar apa beliau ditetapkan sebagai Sekda Dumai?” ujar Muhammad Ihsan Nizar, Sabtu (2/11/2025).
Ihsan menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses seleksi jabatan strategis tersebut. Ia berharap Wali Kota Dumai dapat menjelaskan dasar pertimbangan pengangkatan agar sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan.
“Apakah dalam hal ini Wali Kota benar-benar mengedepankan prinsip transparansi demi mewujudkan reformasi birokrasi yang dicita-citakan, atau sekadar formalitas meritokrasi? Jika penetapan Sekda kali ini hanya didasarkan pada sistem merit semata tanpa memperhatikan aspek integritas dan keterbukaan, hal ini tentu mencederai kepercayaan publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ihsan menyebut bahwa kriteria seorang Sekretaris Daerah tidak hanya sebatas kemampuan teknis dan administratif dalam birokrasi, tetapi juga harus memiliki kapasitas komunikasi lintas sektor serta mampu menjadi figur inklusif di pemerintahan.
“Sekda itu bukan hanya yang lihai dalam urusan birokrasi, tapi juga harus tuntas dalam komunikasi dari segala sektor dan bisa merangkul semua pihak. Jangan sampai justru sebaliknya,” tambahnya.
Atas dasar itu, Area Pemuda Dumai mendesak Wali Kota Dumai untuk melakukan evaluasi kembali terhadap keputusan penetapan Sekda yang akan menjadi mitra kerja strategis pemerintah daerah dalam lima tahun ke depan.
“Kami meminta dan mendesak kepada Wali Kota Dumai agar mengevaluasi kembali penetapan Sekda. Jabatan ini sangat krusial dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan dipercaya publik,” pungkas Ihsan.***
